“Jadi, dengan perbaikan-perbaikan dan kita minta juga mereka yang PKWT bisa mengambil jaminan kehilangan pekerjaan.”
“Sehingga, diperluas lagi kriterianya dan ini akan disiapkan dalam PP dan Per Menteri Ketenagakerjaan (permenaker),” ungkap Airlangga.
Mengenai pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Airlangga menekankan bahwa kepercayaan terhadap hukum dan transparansi menjadi kunci utama kesuksesan kawasan tersebut.
Negara-negara Asia Tenggara seperti Cina dan Vietnam berhasil memanfaatkan KEK sebagai penggerak ekonomi, dan Indonesia kini berupaya mengakselerasi pengembangan kawasan serupa.
“Ada satu yang menjadi kunci adalah trust/kepercayaan dari segi hukum dan transparansi, karena itu yang dijual negara lain, kepastian hukum, trust, dan transparansi.”
“Jadi, itu yang diminta supaya regulasi yang kita sudah luncurkan itu untuk tidak dibuat diskresi-diskresi lain,” ujarnya.
Saat menanggapi pertanyaan wartawan tentang serapan anggaran, Airlangga berharap belanja pemerintah dapat mencapai target 95 persen hingga akhir tahun.
“Kita genjot itu adalah belanja pemerintah, dan kalau sampai akhir tahun kan biasanya sekitar 95 persen,” tutupnya. (rdr/setkab)
