Alni juga berharap tidak ada sengketa informasi yang melibatkan Bawaslu di Komisi Informasi.
“Bawaslu sebagai badan publik harus memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat, sesuai tagline kita Bersama Rakyat Awasi Pemilu,” ujarnya.
Sementara itu Komisioner Komisi Informasi, Idham Fadhli, yang hadir sebagai narasumber pada Rakernis ini mengapresiasi komitmen besar Bawaslu Sumbar menjadi lembaga yang informatif dan mengikuti kegiatan Monev KI Sumbar.
“Luar biasa keseriusan dan komitmen Bawaslu Sumbar untuk menjadi lembaga yang terbuka dan Informatif. Ini tentu patut dicontoh oleh badan publik lainnya,” ujar Idham Fadhli.
Idham Fadhli memastikan Komisi Informasi siap memberikan pendampingan terhadap Bawaslu dalam mengikuti Monev KI Sumbar guna mencapai hasil terbaik.
“Kami siap dan sangat terbuka memberikan pendampingan kepada kawan kawan Bawaslu dalam mengikuti Monev. Jika ada menghadapi kendala segera konsultasikan kepada kami. Kami dengan senang hati siap membantu,” ujarnya.
Usai memaparkan materi soal Monev, Idham Fadhli membuka sesi tanya jawab dan membedah kendala-kendala yang dihadapi oleh para peserta. Para peserta dibimbing cara mengisi kuisioner yang terdapat di aplikasi Monev KI Sumbar.
Monev KI Sumbar tahun ini diikuti oleh 428 badan publik yang terdiri dari 11 kategori. Saat ini sedang berlangsung tahapan pengisian kuisioner oleh seluruh peserta hingga 13 September mendatang.
Setelah itu dilanjutkan tahapan penilaian kuisioner, visitasi dan presentasi. Hasil Monev ini nanti akan diumumkan ke publik pada saat penganugerahan badan publik terbaik. (rdr/kisb)
