Paripurna penetapan KUA PPAS ini katanya, telah sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa paling lambat minggu kedua bulan Agustus Rancangan KUA dan PPAS APBD awal serta Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD sudah harus disepakati antara Kepala Daerah bersama DPRD.
Ketua DPRD Solok Selatan Zigo Rolanda menjelaskan, kebijakan anggaran telah sejalan dengan kebijakan dan baseline yang diusulkan dalam Ranperda RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 – 2045.
Dalam upaya peningkatan PAD, katanya, pemerintah diminta mencari sumber pendapatan yang sah dan melakukan inovasi yang sesuai dengan kewenangan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberian insentif-insentif yang dapat menarik minat masyarakat.
Selain itu, kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan pemerintah harus lebih fleksibel dalam rangka mengakomodir perubahan-perubahan yang akan terjadi.
Hal ini ini katanya, mengingat adanya peralihan kepimpinan daerah masa jabatan Tahun 2021-2025 dengan hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 dan APBD transisi untuk penyelarasan dengan RPJMD Kepala Daerah hasil Pilkada Tahun 2024 yang mengacu kepada RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045. (rdr/ant)
