Oleh : Wahyudi Agus (Kak Yoed)
Aktivis/Pemerhati Gerakan Pramuka Sumbar
Menarik, itulah kata pertama yang bisa saya ucapkan setelah membaca kutipan sambutan Ketua Kwarda 03 Sumbar, Kak Audy Joinaldy, setahun lalu, saat menghadiri Rapat Kerja Daerah Kwartir Daerah 03 Gerakan Pramuka Sumbar tahun 2023 yang digelar di Padang pada Minggu, 26 Februari 2023 silam.
Sudah setahun semangat yang disampaikan Kak Audi dalam forum rapat kerja daerah, dihadapan perwakilan 19 Kwartir Cabang tersebut.
Dikutip dari kantor Berita Antara, Wakil Gubernur Sumatera Barat tersebut, menilai sudah saatnya Pramuka berfikir untuk mengelola organisasi secara mandiri dan mengurangi ketergantungan sokongan anggaran dari pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhannya.
“Ke depan Kwartir Daerah (Kwarda) maupun Kwartir Cabang (Kwarcab) harus berfikir untuk memiliki unit-unit usaha yang dapat memberikan pendanaan bagi Gerakan Pramuka. Jadi, tidak hanya tergantung pada sokongan pemerintah,” kata Wagub dalam Rapat Kerja Daerah Kwartir Daerah 03 Gerakan Pramuka Sumbar tahun 2023 yang digelar di Padang. Demikian kutipannya.
Kutipan lebih lanjut, Ia (Ka Kwarda 03 Sumbar) mengatakan pada tahun ini (2023) pihaknya akan mengupayakan kerja sama dengan beberapa pihak ketiga agar bersedia menjadi investor dalam pengelolaan aset tanah milik Kwarda 03 Gerakan Pramuka Sumbar.
Saya sepakat dengan pernyataan Ka Kwarda terkait Pramuka di kabupaten dan kota di Sumbar, yang katanya, memiliki aset yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan guna menunjang kegiatan. Karena aset itu memang ada.
Seperti Kwarda 03 Sumbar sendiri memiliki Bumi Perkemahan Padang Besi dan gedung Kwarda yang dilengkapi penginapan yang bisa menghasilkan pendapatan yang dimaksud diatas.
Namun, hingga detik ini dari tahun ke tahun bentuknya masih seperti itu-itu saja, walau sudah setahun setengah lebih semangat ini diutarakan Ka Kwarda muda ini.
Pemikiran ini penulis sampaikan lantaran tak sengaja saya membaca berita di Antara (baca : https://jambi.antaranews.com/rilis-pers/3414531/wagub-saatnya-pramuka-kurangi-ketergantungan-anggaran-dari-pemerintah), Rabu, 7 Juli 2024 pukul 04.00 Wib dini hari.
Diajak begadang pula mata ini oleh berita yang membayangkan harapan Ka Kwarda, Kak Audy yang disampaikan ditengah peserta Rapat Kerja Daerah yang telah berlalu setahun tujuh bulan yang lalu ini.
Ternyata setelah dikuliti satu persatu seruan yang disampaikan mungkin terlihat seolah ‘masih jauh panggang dari api’.
Faktanya, di tahun 2024 tepat pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gerakan Pramuka Sumbar tahun 2024 di Kota Padang, Senin (4/3/2024) malam, Ka Kwarda Audy Joinaldy kembali menyampaikan harapannya terkait topik diatas.
Ini saya kutip juga dari lansiran salah satu media online yang merupakan barometer informasi di Sumbar, yakni radarsumbar.com, Senin (4/03/2024) lalu.
Bang Wagub ini kembali menghimbau agar Gerakan Pramuka diminta untuk tidak bergantung kepada pendanaan pemerintah. (Baca : https://www.radarsumbar.com/sumbar/101505/organisasi-pramuka-diminta-tak-terlalu-bergantung-pendanaan-ke-pemerintah/).
Dalam sambutannya di Rakerda 2024 ini, Audy mengatakan bahwa berkembangnya berbagai masalah dan tantangan baru dalam organisasi, akan selalu diikuti dengan adanya keharusan untuk melakukan berbagai penyempurnaan terhadap kebijakan organisasi.
Jika permintaan tersebut sudah dua kali diucapkan dalam kurun waktu dua tahun, berarti keharusan untuk melakukan berbagai penyempurnaan yang dimaksud, tidak terlaksana meski dikunci dengan kata ‘keharusan’.
“Fenomena ini merupakan tantangan bagi kami semua untuk menemukan jawaban yang tepat dalam Rakerda Gerakan Pramuka Sumbar. Namun, saya yakin bahwa Gerakan Pramuka akan dapat berperan dalam pemecahan persoalan ini,” demikian seperti dinukil oleh radarsumbar.com.
Persoalan kedua, katanya, adalah pengelolaan suatu organisasi tidak terlepas dari persoalan pendanaan yang menyertainya.
Sebagai organisasi yang besar, sudah seyogyanya Gerakan Pramuka melepaskan sedikit demi sedikit ketergantungan pendanaan dari pemerintah.
“Hal ini perlu ditegaskan sehubungan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah Gerakan Pramuka dimungkinkan untuk membangun unit-unit usaha bersama, dengan memanfaatkan potensi yang ada sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang ada. Sehingga dengan demikian akan menambah sumber pendapatan Gerakan Pramuka ke depan,” tuturnya.
Jika disimak dari dua sambutan Ka Kwarda dalam kegiatan yang sama yakni pada kegiatan Rapat Kerja Daerah Gerakan Pramuka Kwarda 03 Sumbar (2023 dan 2024), poin penting yang disampaikan adalah sama, yaitu bagaimana Gerakan Pramuka tidak lagi bergantung kepada pendanaan daerah seperti hibah misalnya.
Kesimpulan penulis, bisa saja sambutan yang disampaikan pada Rakerda 2024 yang dibacakan, yang dibuat oleh sekretariat kwartir dengan cara ‘meng-copy paste’ sambutan Ka Kwarda pada Rakerda 2023, lantaran harapan yang disampaikan sama persis.
