Kesempatan yang sama, Dokter Spesialis Penyakit Dalam dan Vaksinolog Dirga Sakti Rambe mengatakan, manusiawi bila masyarakat lelah. Namun pada prinsipnya, pandemi belum selesai, Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga belum mencabut status pandemi. Sehingga upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan tetap jadi nomor satu.
“Pemerintah memiliki instrumen Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di setiap daerah. Itu seperti gas dan rem, kapan dilonggarkan dan diperketat. Tugas kita cuma satu: patuh,” tegasnya.
Terkait vaksinasi, Dirga menjelaskan, 48% penduduk dunia telah divaksin setidaknya satu kali, lebih dari 6 miliar dosis telah disuntikkan. Dari data tersebut kita dapat pelajari bahwa semua merek vaksin efektif terutama untuk mencegah sakit berat dan kematian. Karena vaksinasi tidak mencegah penularan, maka sekalipun sudah lengkap vaksin, masyarakat harus tetap disiplin prokes guna mendapatkan proteksi lebih optimal.
Dalam rangka mempertahankan level kesadaran dan kepatuhan warga akan Prokes dan vaksinasi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Muhamad Fikser menjabarkan bahwa pihak Pemkot Surabaya bekerja sama dengan TNI Polri juga petugas kesehatan melakukan beragam strategi.
Selain melakukan woro-woro untuk mengingatkan masyarakat setiap pagi, terdapat operasi swab hunter yang berpatroli di kerumunan masyarakat. Petugas akan melakukan tes swab, vaksinasi bagi yang belum, dan bila hasil swab adalah positif maka yang bersangkutan akan dibawa ke pusat isolasi. Upaya tersebut terbukti efektif, karena saat ini Surabaya berada pada level 1 PPKM.
“Vaksinasi kami dorong hingga level RT RW, bukan hanya vaksinasi terpusat. Hari, waktu dan lokasi penyelenggaraan vaksinasi juga dibuat beragam,” tutur Fikser. Petugas juga melakukan upaya jemput bola untuk memastikan vaksinasi kelompok lansia.
Ia mengatakan, pengendalian pandemi berbasis aplikasi yang dijalankan di Kota Surabaya dinilai sangat memudahkan petugas di lapangan. Salah satunya aplikasi lawancovid-19 yang berisi data terkait penanganan COVID-19, juga aplikasi berisikan rekapitulasi vaksinasi yang dapat digunakan petugas untuk menganalisis situasi hingga tingkat kecamatan atau kelurahan. “Termasuk nama-nama warga, agar petugas dapat menyisir di lapangan,” beber Fikser.
“PeduliLindungi juga telah terpasang di semua instansi pemerintahan kota, semua kegiatan dilakukan asesmen untuk melihat apakah berpegang pada prokes. Ini tanggung jawab semua stakeholder untuk terlibat penuh, termasuk sosialiasi prokes pada masyarakat,” tuturnya. (rdr 007)
