Langkah pertama yang ditempuh, lanjut Warsito, yakni membangun database terintegrasi yang memuat informasi lengkap para peminjam.
Hal ini seiring dengan program pemerintah untuk menyatukan seluruh data kependudukan dalam satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) saja.
Di samping itu, edukasi kepada para peminjam tentang pentingnya mengembalikan pinjaman menjadi langkah krusial.
Hal ini dikarenakan dana yang bergulir ini merupakan jantung program, sehingga memungkinkan generasi penerus bangsa berikutnya untuk meraih mimpi mereka.
Pada kesempatan yang sama, Ph.D Development Research University of Bonn, Elza Elmira, menyebutkan berdasarkan studi survei sosio-ekonomi nasional dari BPS pada 2015, biaya pendidikan S1 di Indonesia bisa mencapai sekitar Rp49 juta.
Biaya ini belum termasuk pengeluaran lain seperti biaya kost, transportasi, hingga membeli buku. “Angka pastinya saat ini kami belum bisa pastikan.”
“Tetapi kalau melihat diskusi yang terjadi di internet, di perguruan tinggi negeri, biaya total bisa mencapai sekitar Rp100 juta, untuk swasta bisa lebih dari Rp100 juta,” ucapnya.
Lebih lanjut Elza menerangkan, dengan adanya skema pinjaman pendidikan, maka pemerintah dapat memberikan subsidi dengan lebih tepat.
Pihaknya pernah menghitung bagi mahasiswa yang setelah lulus mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan tinggi subsidi yang digelontorkan pemerintah hanya sekitar 12 persen.
“Nah sementara untuk mereka yang dari kalangan sangat bawah gitu misalnya itu 45 persen atau hampir dari setengah dari utang itu sebenarnya dicover oleh pemerintah.”
“Karena tadi misalnya dia bayar hutangnya, lebih lama terus kemudian setelah 25 tahun dia enggak selesai bayar utangnya,” papar dia.
Menurutnya, program-program beasiswa memang membantu, akan tetapi jumlahnya sangat terbatas dan tidak bisa menjangkau semua orang.
Bahkan jika hanya mengandalkan beasiswa dari pihak ketiga dengan proses seleksi cukup ketat, maka tidak dapat mencapai tujuan pemerataan pendidikan tinggi.
Maka dari itu, Elza menilai skema pinjaman pendidikan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan APK-PT secara berkelanjutan di Indonesia.
Dengan desain yang tepat dan implementasi yang efektif, skema ini dapat membantu meningkatkan kualitas SDM dan mendorong kemajuan bangsa. (rdr)
