Bahkan pemerintah kabupaten dalam Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 menargetkan upaya menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat lewat olahan komoditi unggulan.
Karena itu kata bupati jika rehabilitasi pasca bencana lebih berorientasi pembangunan fisik dirinya khawatir target itu tidak tercapai. Upaya menurunkan angka kemiskinan bakal tidak optimal.
Betapa tidak, mayoritas masyarakat miskin di Pesisir Selatan dan Sumbar pada umumnya adalah keluarga petani. Mereka sangat rentan dengan berbagai gejolak, tidak terkecuali bencana alam.
“Butuh perhatian ekstra. Sejak 2021 Pemkab mengalokasikan dana cukup besar menjamin kesehatan warga miskin, khususnya petani,” tutur bupati.
Menurut bupati memberikan perhatian lebih pada petani dan sektor pertanian merupakan bagian dari upaya menjaga dua kepentingan besar bangsa Indonesia dan dunia terkait meningkatnya konsumsi.
Isu utama global saat ini adalah ancaman krisis pangan akibat perebutan dominasi negara adi daya dan anomali iklim. Harga bahan pangan, termasuk di Indonesia kini terus melonjak.
Sementara di dalam negeri berkepentingan menekan angka kemiskinan guna mencapai tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045 dan target SDGs, yakni tanpa kemiskinan.
“Nah, kuncinya memang kebijakan yang memang benar-benar memihak pada petani dan sektor pertanian,” jelas bupati.
Banjir yang melanda Pesisir Selatan pada 7 Maret merusak 6.892 lahan pertanian dan daerah irigasi. Sekitar 5.016 ekor ternak hanyut terbawa derasnya arus. (rdr/ant)
