Soroti anggaran, angka kemiskinan dan pengangguran
Pada kesempatan itu, Gerindra juga menyoroti berbagai hal lainnya, termasuk soal bertambahnya angka pengangguran dan kemiskinan. “Sebagaimana disampaikan dalam Nota Pengantar, terdapat penambahan jumlah penduduk miskin baru sebanyak 16,57 ribu jiwa sehingga meningkatkan angka kemiskinan dari 6,40% menjadi 6,56%. Jumlah pengangguran pun bertambah 44,85 ribu orang atau meningkat dari 5,33% menjadi 6,88%. Mohon penjelasan Saudara Gubernur terkait Langkah-langkah konkret terukur apa yang dilakukan, berikut target penurunan setiap tahunnya dalam hal angka kemiskinan dan pengangguran ini,” katanya.
Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Indra Dt.Rajo Lelo itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti soal tindak lanjut temuan BPK berkaitan dengan PT Balairuang Citra Jaya Sumbar yang mengelola Hotel Balairung. Perusahaan BUMD ini melaporkan selalu rugi, sehingga tidak bisa memberikan deviden kepada daerah.
“Total penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat di PT Balairung Citra Jaya Sumbar yang mengelola Hotel Balairung di Jakarta mencapai Rp160 miliar, namun deviden yang mampu diberikan tidak lebih dari Rp1 miliar dan bahkan di bawah Rp300 juta. BPK-RI sudah turun tangan melakukan audit dan berdasarkan LHP BPK yang diterima DPRD, ada 11 temuan pada Balairung tahun buku 2018-2020. Kami perlu mempertanyakan bagaimana tindak lanjut temuan tersebut,” paparnya.
Soal penghapusan puluhan jabatan di lingkungan Pemprov Sumbar juga menjadi sorotan Gerindra. “Mohon penjelasan Saudara Gubernur tentang adanya puluhan jabatan yang dihapus di 3 dinas strategis, yaitu di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Kesehatan dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang. Kami mendapat informasi bahwa akan banyak lagi jabatan yang akan dihapuskan. Apakah ini tidak akan mengganggu proses kinerja dinas dan bagaimana proses perpindahan para pejabat yang jabatannya dihapus tersebut,” kata Mesra.
Selain itu, Gerindra juga menyoroti angka stunting yang masih tinggi. Sumatera Barat merupakan satu dari 10 provinsi dengan kasus stunting tertinggi. “Menurut hemat kami di Fraksi Gerindra, Prevalensi Balita Stunting di Sumatera Barat memang cenderung terus menaik. Tahun 2016 ada sebesar 25,6%. Tahun 2017, menurut Pemantauan Status Gizi (PSG) balita, kejadian ini mengalami peningkatan menjadi 30,6%,” katanya.
“Apa upaya dan program untuk menurunkan angka stunting di Sumatera Barat, dan berapa persen target penurunan setiap tahunnya. Mohon dijelaskan secara detail dan terperinci,” minta Fraksi Gerindra, sambil menyarankan dilakukannya penyegaran dan evaluasi total serta sungguh-sungguh terhadap ASN dan para pejabat eselon 3 dan 4 yang berkinerja tak memuaskan selama ini. (*/rdr)
