Sementara itu dalam kesempatannya, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyatakan bahwa kejadian bencana banjir dan longsor di Sumbar dalam sepekan terakhir telah melanda setidaknya 12 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Mentawai, Agam, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman, Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Pariaman, serta Kota Padang.
“Dampak paling besar terjadi di Pesisir Selatan dan Padang Pariaman. Secara keseluruhan, bencana ini menimbulkan kerugian sementara mencapai Rp366 miliar. Selain itu, 27 warga kita meninggal dunia, 5 orang masih dalam pencarian, lebih dari 80 ribu warga terdampak, 5.223 unit rumah rusak, 31.479 unit rumah terdampak, 30 unit sekolah rusak, 2 unit sarana kesehatan rusak, 50 unit tempat ibadah rusak, 2.213 ekor ternak mati atau hilang, dan lebih dari 5.000 hektare lahan pertanian juga terdampak,” ucap Gubernur.
Oleh karena itu, Gubernur Mahyeldi berharap pemerintah pusat melalui jajaran kementerian dan lembaga terkait terus menambah dukungan bantuan untuk daerah dan masyarakat terdampak banjir dan longsor di Sumbar. Sejauh ini, katanya, telah dilakukan penyaluran 36 ton lebih beras dan akan menyusul 240 ton lagi untuk disalurkan. Selain itu, untuk kebutuhan konsumsi warga terdampak, juga telah didirikan 27 dapur umum dengan produksi ribuan bungkus nasi setiap waktu makan.
“Pemprov Sumbar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait, dalam memberikan perhatian pada bencana yang terjadi di Sumbar. Namun di samping itu, kami tetap butuh lebih banyak dukungan, termasuk terkait dengan relokasi perumahan warga yang harus dilakukan, seperti di Langgai Pesisir Selatan dan Batang Anai Padang Pariaman. Selain itu, kita juga butuh bantuan atas kerugian lahan pertanian dan ternak yang dialami dalam musibah kali ini,” ucap Gubernur lagi.
Hadir mendamping Gubernur dalam rapat tersebut, Sekteris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Hansastri, serta sejumlah kepala OPD terkait di lingkup Pemprov Sumbar. Di samping itu, rapat juga diikuti oleh sejumlah Kepala Daerah, Sekda, dan Kepala OPD terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumbar. (rdr/adpsb/isq)
