Selain melalui mekanisme tanggap darurat, pemerintah kabupaten menjadikan petani yang terdampak banjir masuk skala prioritas penerima bantuan benih dan pupuk.
Pemerintah kabupaten telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mengganti lahan pertanian yang rusak melalui anggaran Kementerian Pertanian, karena banjir kali ini telah ditetapkan sebagai bencana provinsi.
Sean selama ini belum ada penggantian langsung dari kementerian terkait lahan yang terdampak bencana. Di lain sisi kementerian selalu meminta petani meningkatkan indeks pertanaman untuk mengejar swasembada.
Apalagi bicara soal pengentasan kemiskinan adalah bicara tentang kesejahteraan petani, mengingat sebagian besar keluarga miskin di Indonesia, termasuk di Pesisir Selatan adalah rumah tangga petani.
“Jadi, mustahil kemiskinan bakal turun jika kita tidak memerhatikan keluarga petani dan rumah tangga usaha pertanian,” terangnya.
Sementara Kepala BPBD Pesisir Selatan Doni Gusrizal mengaku pihaknya terus berupaya agar lahan pertanian yang rusak akibat banjir bandang beberapa waktu lalu mendapatkan penggantian.
Bahkan menurutnya telah mengusulkan pada pemerintah pusat untuk masuk dalam biaya tanggap darurat, sehingga lahan pertanian yang rusak tidak menjadi beban bagi petani sendiri.
“Sedang kita usulkan. Mudah-mudahan ini disetujui,” kata Doni.
Tak hanya lahan pertanian, banjir turut memicu korban jiwa. Sedikitnya 24 orang dilaporkan meninggal dunia dan 5 orang masih dalam pencarian.
Banjir turut merusak sedikitnya 5.702 rumah. Sebanyak 4.100 unit diantaranya rusak ringan, 1.161 unit rusak sedang dan 537 unit lainnya terkonfirmasi mengalami rusak berat.
Hingga kini tercatat 9 ruas jalan rusak dan 20 unit jembatan yang mengalami rusak, terdiri dari 11 unit jembatan gantung, 7 unit jembatan beton dan 2 unit lainnya merupakan jembatan rangka.
“Tak hanya itu, banjir turut merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial diantaranya 732 masjid dan mushola, 78 unit sekolah dan 72 unit fasilitas kesehatan,” ujari Doni merinci. (rdr/ant)
