Anggarannya akan dibantu oleh BNPB. Terutama warga yang kehilangan rumah, carikan segera lahan untuk pembangunan rumah relokasi.
“Kita harus cepat, jangan lama-lama. Biasanya untuk mencari lahan relokasi agak lama. Makanya sekarang kita minta pemerintah daerah carikan segera lahan relokasi, kami akan langsung bangun. Jangan seperti di Pasaman, diserahkan pada pihak ketiga hasilnya lama,”ujarnya.
Menurutnya, membangun rumah relokasi sebanyak 100 unit itu tidak akan sulit, sebab BNPB sudah berpengalaman membangun rumah relokasi sebanyak 2.000 unit.
Sementara untuk korban jiwa, Suharyanto menyarankan pada Dinas Sosial masing-masing daerah untuk mengupayakan bantuan santunan bagi keluarga yang ditinggalkan. Karena bantuan itu ada disediakan dan legal secara hukum.
“Memang santunan tidak akan menggantikan keluarga yang hilang. Tapi setidaknya itu dapat meringankan beban keluarga,”ujarnya.
Untuk itu, menurutnya pemerintah daerah dapat segera mengusulkannya agar keluarga korban bisa menerima bantuan dengan besaran sesuai aturan yang ada.
Dalam kesempatan itu, Kepala BNPB Suharyanto juga menyerahkan bantuan untuk lima kabupaten dan kota terdampak. Dengan besaran masing-masing, Rp250 juta untuk Pemprov Sumbar, Rp350 juta untuk Pessel, ditambah dengan dua unit mobil dapur umum dan bantuan logistik.
Kemudian sebanyak Rp250 untuk Padangpariaman, Rp150 juta untuk Kota Padang, Rp150 juta untuk Pasaman Barat, Rp150 juta bagi untuk Kepulauan Mentawai.
Selain itu BNPB juga memberikan bantuan untuk Korem 032 WRB Rp150 juta, Rp100 untuk Polres Pessel, Rp100 juta untuk Kodim 0311 Pessel.
Usai menghadiri rapat koordinasi, Kepala BNPB Letjen Suharyanto langsung melakukan peninjauan lokasi yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pesisir Selatan. (rdr/adpsb/busan)
