Namun, ia mengakui petani sawit memili keterbatasan dan ketidakseragaman dalam melaksanakan praktik perkebunan berkelanjutan. “Provinsi Jambi memiliki 1,2 juta lahan sawit dengan jumlah petani yang menyebar dimana-mana. Tetapi dengan pemahaman yang berbeda, ada yang lebih paham, kurang paham bahkan tidak paham,” ujarnya.
Untuk itu, ia menjelaskan dengan program Bimtek ini, petani sawit diharapkan dapat meningkatkan kemampuan serta pemahaman, mulai dari pemilihan bibit sawit yang unggul, pemanfaatan lahan dan penggunaan pupuk agar lebih produktif, serra perawatan yang ramah lingkungan.
“Kita berharap dengan pola ini kualitas dan produksi bisa meningkatkan hasil produksi dan penerimaan daerah semakin baik,” tuturnya.
Hal senada disampaikan Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa yang menjelaskan perusahaan di bawah naungan Holding Perkebunan Nusantara (Persero) itu mendapat amanah untuk merevitalisasi 15.000 Ha perkebunan sawit renta di Jambi hingga 2026 mendatang.
Ia menjelaskan jika kegiatan ini merupakan langkah awal yang tepat untuk mewujudkan amanah tersebut. “Hadirnya Bapak Direktorat Jenderal Perkebunan dan Gubernur dalam Bimtek ini menunjukkan dukungan penuh dalam percepatan PSR khususnya di Provinsi Jambi, makanya kita harus memanfaatkan dengan sangat baik bimtek ini sehingga kita bisa sama-sama mensukseskan PSR,” jelas Jatmiko.
Jatmiko selanjutnya menuturkan terdapat empat formula yang telah diterapkan di sejumlah provinsi dalam akselerasi PSR untuk direplikasi ke Jambi dan Sumbar. Keempatnya adalah penyediaan bibit sawit unggul, penerapan single management yang transparan, pendampingan selama proses peremajaan berlangsung melalui skema cash for works, serta pemberdayaan secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian atau Kementan Andi Nur Alamsyah menyatakan pihaknya mendukung PSR melalui simplifikasi aturan dan persyaratan untuk mengurangi hambatan-hambatan yang selama ditemui di lapangan.
Aturan baru ini akan mencabut aturan lama yang selama ini dianggap belum secara maksimal dalam mengefektifkan tata kelola sawit, khususnya yang berkaitan dengan program PSR.
“Nanti akan ada permentan yang menyatukan, mulai dari PSR, sarpras (sarana dan prasarana perkebunan), SDM, hingga ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), dalam satu permentan,” imbuhnya.
Ketua Umum DPP ASPEKPIR Indonesia, Setiyono mengimbau peserta yang hadir dalam bimtek yang berasal dari Jambi dan Sumatera Barat agar tidak salah pilihan dalam melaksanakan PSR. “Petani sawit harus paham bagaimana teknis yang baik dalam peremajaan sawit sehingga kesejahteraan petani sawit juga bisa meningkat,” tutup Setyono. (rdr)
