Ada pun beras produksi Sumbar, sambung Gubernur, adalah jenis beras premium yang memang tidak termasuk ke dalam beras yang harganya dikendalikan. Oleh karena itu, Pemprov Sumbar bersama Bulog melakukan percepatan penyaluran beras SPHP, yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum dengan harga yang lebih murah, serta kualitas yang tidak kalah bagus ketimbang beras premium.
“Harga beras SPHP ini jelas, Rp11.500 per kilogram dan tidak bisa dijual dengan harga di atas itu. Jika ada yang menjual dengan harga di atas itu, maka itu termasuk pelanggaran. Langkah memacu penyaluran beras SPHP ini kita lakukan untuk menstabilkan harga. Sehingga, warga punya pilihan. Selain beras, kita juga mengecek ketersediaan stok gula, minyak, dan terigu di Gudang Bulog,” kata Gubernur lagi.
Di sisi lain, Pimwil Perum Bulog Sumbar, Sri Muniati menerangkan bahwa pada Bulan Maret 2024 ini pihaknya memang akan memacu penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Hal itu sangat dimungkinkan mengingat stok cadangan beras di Bulog Wilayah Sumbar sudah semakin kuat.
“Kita mengupayakan untuk menggelontorkan 5 sampai 6 ribu ton pada Bulan Maret ini. Untuk penyalurannya, kita sampai saat ini masuk ke 29 pasar tradisional, 15 ritel moden yang bekerja sama, dan ada mitra binaan kita sekaligus pengecer yang jumlahnya lebih dari 400 orang. Di samping itu, kita selalu siap untuk bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan operasi pasar,” ucap Sri Muniati. (rdr/adpsb/isq)
