Negara-negara yang merupakan pengekspor beras, seperti Vietnam dan India, tutur Karim, membatasi ekspor mereka untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri masing-masing.
Bahkan, ujar Karim melanjutkan, terdapat negara yang menutup ekspornya seperti India.
“Jadi, saya kira, mungkin, terlalu jauh (dugaan) ada kartel. Lebih karena memang situasi dan kondisi beras ini sedang mengalami kenaikan,” kata Karim.
Dikutip dari keterangan resmi Komisi VI DPR RI, anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah menduga kenaikan harga beras yang tidak terkendali ini merupakan ulah dari permainan pedagang atau kartel.
Ia berharap pemerintah mampu membongkar dan menindak hukum para pelaku kartel beras.
“Saya kira hadirlah pemerintah di tengah masyarakat (untuk) melakukan operasi pasar dan kalau memang ditengarai ada kartel beras yang ini udah berpraktek sekian tahun bahkan satu dekade ya dibongkar lah,” ujar Luluk. (rdr/ant)
