Salah satunya, seperti peninjauan Jalan Lintas Payakumbuh-Sitangkai ruas Labuah Gunuang, di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, yang dilaporkan rusak cukup parah.
“Lalu setelah kami cek, ternyata penyebab kerusakannya karena jalan dilindasi oleh dump truk bermuatan 30 ton lebih setiap jam, yang jelas tidak sesuai dengan peruntukan jalan kelas III. Lalu, solusi yang diputuskan adalah, perusahaan pemilik truk kami mintai pertanggungjawaban untuk memperbaiki. Akhirnya, diperbaiki dan tidak boleh lagi dilewati oleh kendaraan dengan tonase melebihi aturan delapan ton,” katanya.
Terkait masalah kelangkaan pupuk, Mahyeldi menjelaskan bahwa masalah itu bukan hanya terjadi di Sumbar, melainkan merupakan masalah nasional.
Oleh karena itu, solusi tepat untuk mengatasi masalah itu adalah melakukan pengalihan ke pupuk substitusi.
Pemprov Sumbar katanya, terus melatih masyarakat dalam pengolahan sampah menjadi pupuk organik, serta membudidayakan magot.
“Selain itu untuk menunjang produktivitas sektor pertanian, kami juga sedang fokus mensosialisasikan potensi atau peluang budidaya madu kelulut (galo-galo) dan madu apis, yang bisa menjadi bahan olahan propolis hingga sabun mandi. Kami sudah memberdayakan banyak petani hutan untuk berternak madu kelulut, sampai saat ini sudah mencapai 4.500 stup atau kotak sarang,” katanya.
Di samping itu, Mahyeldi juga menerangkan perkembangan pertumbuhan ekonomi selama masa tiga tahun kepemimpinan dirinya bersama Wakil Gubernur (Wagub), Audy Joinaldy.
Gubernur menerangkan bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi Sumbar tercatat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan semakin merata.
Selain itu, sektor krusial lain yang menjadi perhatian utama Pemprov Sumbar adalah sektor pendidikan dan pengentasan daerah tertinggal.
Fokus pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) berupa SMA dan SMK sudah terealisasi beberapa unit di berbagai kabupaten di Sumbar. Ditargetkan, menjelang tahun 2025 Sumbar sudah memiliki 15 sekolah baru.
“Sementara itu terkait pengentasan daerah tertinggal, kami masih memiliki delapan desa tertinggal di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kami telah melakukan rapat koordinasi khusus langsung di Mentawai, bersama perwakilan empat Kementerian, instansi vertikal, seluruh OPD Pemprov Sumbar dan Pemkab Mentawai. Ini adalah upaya kami untuk menolkan jumlah desa tertinggal di Sumbar,” tuturnya. (rdr)
