Ia menyebutkan 39 WNA yang diberikan pemahaman aturan untuk menghindari risiko deportasi itu terdiri dari pemegang ijin tinggal terbatas (ITAS) sebanyak 24 orang dan pemegang ijin tinggal tetap (ITAP) 15 orang.
“Informasi disampaikan melalui Kasubsi Intelijen antaranya untuk proses beberapa WNA mengenai PP 21 Tahun 2022 yang merupakan perubahan atas PP nomor 2 tahun 2007 tentang memperoleh, kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan,” kata Budiman.
Ia menambahkan apresiasi kepada Timpora yang berkomitmen meningkatkan sinergitas dan koordinasi antar anggota instansi dalam menjaga kepentingan nasional dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat keberadaan orang asing.
“Dengan mengacu kepada kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian yaitu Selective Policy, bahwa penting menegaskan keberadaan orang asing yang sesuai aturan dan memberi manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban,” pungkasnya. (rdr/ant)
