“Selain pihak kementerian, kami juga mengundang sejumlah instansi vertikal di Sumbar. Diharapkan melalui rapat tersebut akan lahir solusi konkret untuk kemajuan Mentawai ke depan,” katanya.
Senada dengan Gubernur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Medi Iswandi mengatakan, untuk mengentaskan Kabupaten Kepulauan Mentawai dari status tertinggal membutuhkan peran aktif dari Pemerintah Pusat.
Sebab, permasalahannya cukup mendasar dan membutuhkan intervensi lintas kementerian.
“Permasalahan utama di Mentawai adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi dan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta tingginya angka kemiskinan dan stunting. Di samping itu, berdasarkan Data Indeks Desa Membangun Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2023, dari 43 desa di Mentawai, delapan desa di antaranya masih berstatus tertinggal, 21 desa kategori berkembang, 10 desa kategori maju dan 3 desa kategori mandiri. Sehingga penanganannya perlu intervensi dari Pemerintah Pusat,” katanya.
Medi Iswandi juga mengungkap alasan rapat koordinasi tersebut digelar di Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai atau tidak diselenggarakan di Kota Padang selaku Ibu Kota Provinsi.
Menurutnya, hal itu bertujuan agar para peserta dapat merasakan secara langsung beratnya kondisi kehidupan masyarakat di Mentawai.
“Diprediksi total peserta rapat berjumlah sebanyak 300 orang, rata-rata dari mereka adalah para pengambil kebijakan di instansinya masing-masing. Kami berharap, setelah merasakan langsung kondisi kehidupan di Mentawai nanti, akan ada solusi nyata dari para peserta rapat,” katanya.
Selain dihadiri oleh perwakilan kementerian dan instansi vertikal, rapat koordinasi tersebut juga akan diikuti oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sumbar dan Pemkab Kepulauan Mentawai. (rdr)
