PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) mempercepat revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan izin pemanfaatan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai syarat pembangunan jalan layang atau flyover Sitinjau Lauik.
“Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sudah menyetujui pembangunan jalan layang Sitinjau Lauik dengan Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Pemprov akan mempercepat proses dokumen yang dibutuhkan,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Padang, Rabu.
Ia mengatakan dalam surat Menteri PUPR tertanggal 30 Oktober 2023 Nomor BM 0201-Mn/2407 perihal Persetujuan Prakarsa Pengusahaan KPBU Flyover Sitinjau Lauik itu terdapat beberapa poin yang perlu ditindaklanjuti. Hal itu agar rencana pemancangan tiang pertama jalan layang (flyover) Sitinjau Lauik pada 19 Desember 2023 oleh Presiden Ri Joko Widodo dapat terealisasi.
“Dua poin yang perlu kami tindak lanjuti segera itu adalah menyegerakan penyelesaian revisi RTRW yang saat ini sedang berproses, baik di Kementerian PUPR maupun pembahasan di DPRD. Dalam revisi tersebut sudah dicantumkan rencana pembangunan jalan layang Sitinjau Lauik,” katanya.
Menjelang dokumen itu difinalisasi, Gubernur akan membuat surat pernyataan bahwa pembangunan jalan layang itu tercantum dalam Revisi RTRW Sumatera Barat. Kemudian yang perlu segera ditindaklanjuti adalah percepatan proses izin penggunaan kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), karena proyek ini melewati kawasan hutan lindung.
“Kami sudah perintahkan Dinas Kehutanan untuk mengkoordinasikan hal ini dengan KLHK,” ujarnya.
