PADANG, RADARSUMBAR.COM – Wakil Wali Kota (Wawako) Padang, Ekos Albar angkat bicara. Sejumlah pedagang di kawasan Pantai Padang yang mempertanyakan keberadaan Wali Kota Padang, Hendri Septa.
Keberadaan Wali Kota Padang dipertanyakan publik lantaran pada saat penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan objek wisata Pantai Padang, orang nomor satu itu ‘menghilang’.
“Bapak Wali Kota itu sedang ada kegiatan bersama Gubernur Sumatera Barat (Sumbar),” kata Ekos kepada Radarsumbar.com via seluler, Sabtu (16/9/2023).
Ekos mengatakan, sebagai perpanjangan tangan Wali Kota, dirinya merasa sudah mewakili kepala daerah di Kota Padang dalam melakukan penertiban terhadap PKL.
“Bahwa kemudian dianggap penertiban ini tidak dilakukan secara prosedur, ini prosedur. Sebelumnya, kami juga sudah surati para PKL ini agar tidak berjualan di bibir pantai atau mendirikan tenda dengan payung rendah atau ceper (penertiban) ini sudah terstruktur,” katanya.
“Saya ini Wawako Padang, ketika Pak Wali Kota berhalangan, maka saya yang akan menggantikan, selaku pejabat publik di Pemko Padang,” sambung Ekos.
Ekos mengaku pedagang di Pantai Padang mendukung penertiban yang dilakukan oleh aparat gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pariwisata (Dispar), TNI, Polri dan unsur terkait lainnya.
“Jika ada riak-riak, itu biasa, namun yang jelas, kami sudah melakukan dialog, sudah mensosialisasikan,” katanya.
Dirinya juga enggan menyalahkan siapapun terkait poster Wali Kota Padang dicari yang pada akhirnya tersebar di media sosial (medsos) dan grup berbalas pesan seperti WhatsApp.
“Kami tidak ingin menuduh siapa-siapa, namun yang jelas, sebelum penertiban, jauh-jauh hari kami sudah rapat bersama lintas sektor, dan saya langsung yang memimpinnya,” katanya.
Pasca penertiban, kata Ekos, dirinya berencana akan mengundang perwakilan pedagang di Pantai Padang untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan tersebut.
“Pasti kami undang lagi untuk berbicara, namun hanya perwakilan saja. Untuk saat ini, solusi (relokasi PKL) belum ada, namun nanti pasti akan kami pikirkan. Pemerintah pasti sudah memikirkan itu untuk semua, khususnya pedagang terdampak penertiban ini,” katanya.
