PADANG, RADARSUMBAR.COM – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin berharap pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Muhaimin Iskandar, selaku Menteri Tenaga Kerja (Menaker) periode 2009-2014, murni upaya penegakan hukum dan bukan karena unsur politisasi.
“Mudah-mudahan ini memang murni masalah hukum,” kata Ma’ruf Amin di sela-sela kegiatan World Islamic Entrepreneur Summit (WIES) 2023 di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (8/9/2023).
Menurut Ma’ruf Amin, selama pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPR itu murni karena masalah hukum, maka tidak ada masalah. Dia berharap tidak ada muatan politis dalam kasus tersebut.
“Jadi, saya kira tidak ada masalah; yang menjadi masalah itu kalau di dalamnya ada politisasi,” katanya.
Kalau pun ada unsur politisasi, tambahnya, maka bisa saja muncul reaksi dari masyarakat.
Sementara itu, Ketua KPK, Firli Bahuri menepis narasi yang menuding ada muatan politis dalam pemeriksaan terhadap Muhaimin Iskandar sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tahun 2012.
Firli mengatakan, Muhaimin dipanggil penyidik untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan para tersangka.
Dia menegaskan KPK bekerja dengan prinsip hukum acara pidana dan senantiasa menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok sebagai lembaga antirasuah.
