BENGKALIS, RADARSUMBAR.COM – Ketersediaan infrastruktur digital di desa dinilai memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan desa, yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan transformasi digital Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, dalam keterangannya terkait diskusi bersama masyarakat dan kepala desa se-Provinsi Riau, di Rumah Adat Sakai, Desa Kesumbo Ampai, Kabupaten Bengkalis, Riau beberapa waktu lalu.
“Untuk mewujudkan Indonesia yang maju, maka harus dimulai dari desa terlebih dahulu. Oleh karena itu, infrastruktur digital juga punya peranan guna mendukung kemajuan sebuah desa,” katanya.
Budi Arie mengatakan, ada empat target utama pembangunan infrastruktur digital di desa, yaitu untuk mendukung layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, serta pemerintahan desa.
Namun dia mengakui ada beberapa tantangan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur digital di desa.
“Kalau mau Riau maju, berarti desanya harus maju. Begitu juga Kabupaten Bengkalis, desanya maju pasti kabupatennya maju. Jadi keluhan-keluhan yang ada ini akan segera kami tindaklanjuti infrastruktur digital memiliki peranan penting,” katanya.
Menkominfo juga mendengarkan keluhan yang disampaikan sejumlah masyarakat maupun beberapa kepala desa terkait kendala mengenai teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di masing-masing tempat.
“Saya akan menindaklanjuti atas persoalan yang dihadapi desa, sekaligus memberi masukan kepada kepala desa agar persoalan yang ada di desa terkait digitalisasi bisa teratasi,” katanya.
Ia mengatakan, Kementerian Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), telah menyiapkan beberapa solusi untuk pemerataan infrastruktur digital terutama di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).
Di antaranya, melalui pembangunan Menara Base Tranceiver Station (BTS) 4G dan menggunakan satelit.
“Kesenjangan, bukan ketiadaan. Jadi ini pentingnya pemerintah ikut campur, intervensi, turut serta dalam proses percepatan pembangunan khususnya di wilayah pedesaan yang dinilai kurang menguntungkan bagi swasta karena itulah pemerintah hadir,” tuturnya. (rdr)
