BALIKPAPAN, RADARSUMBAR.COM – Hubungan Masyarakat (Humas) instansi pemerintah dinilai perlu mengelola opini dan aspirasi publik dengan baik, khususnya di platform media sosial (medsos), untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Hal tersebut ia sampaikan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Kebijakan Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik dan Bimbingan Teknis Kiat Lulus Uji Kompetensi Strategi Komunikasi dan Komunikasi Krisis di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (15/8/2023) siang.
“Bagi instansi pemerintah, opini dan aspirasi publik itu perlu dikelola dengan baik, karena pengelolaan opini dan aspirasi publik berpotensi mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Usman Kansong.
Dirjen Usman mengatakan, perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini membuat masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan pendapat atau opini dan aspirasinya secara langsung di berbagai platform media sosial, tidak lagi hanya di media arus utama (mainstream).
Kebebasan berpendapat terhadap suatu isu itu tidak dapat dikendalikan dan dibatasi, namun bisa dikelola Humas Pemerintah sebagai langkah antisipasi melalui monitoring isu atau monitoring media massa.
“Seiring dengan perkembangan teknologi, metode pemantauannya pun kian beragam. Dengan berbagai aplikasi, kita bisa melihat tren isu yang sedang terjadi di media sosial, sentimen berita di media siber, hingga jejaring penyebaran suatu isu,” katanya.
Menurut Usman Kansong, pemantauan opini dan aspirasi publik tidak hanya bermanfaat untuk mengetahui seberapa besar terpaan isu atau pemberitaan tentang institusi pemerintah, namun juga bermanfaat sebagai mitigasi krisis.
