PADANG, RADARSUMBAR.COM – Wakil Wali Kota Padang, Ekos Albar angkat bicara pasca sejumlah mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang viral di media sosial (medsos) melalui sebuah video beberapa waktu lalu.
Ekos mengatakan, pihaknya telah memberi maaf baik secara pribadi ataupun pemerintahan Kota Padang terkait pernyataan mahasiswa yang menyinggung soal fasilitas kediaman tempat mahasiswa melaksanakan KKN di kawasan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung (Bungtekab).
“Kami pribadi dan atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Padang sudah memaafkan yang bersangkutan, ke depan kami harapkan ini tidak terjadi lagi,” katanya kepada Radarsumbar.com via panggilan WhatsApp, Selasa (27/6/2023) sore.
Ekos menjelaskan, jika memang terjadi kekurangan dalam segi fasilitas di lokasi KKN, mahasiswa seharusnya tidak mengambil tindakan yang keliru dan bisa berdampak negatif.
“Sebagai seorang berpendidikan, sampaikan segala kekurangan itu ke aparat pemerintahan setempat, bukan di medsos yang akhirnya menjadi konsumsi publik dan menjadi isu negatif,” kata Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Selain itu, kata Ekos, mahasiswa yang melaksanakan KKN merupakan para peserta didik yang terjun ke masyarakat untuk melakukan pengabdian, bukan untuk berwisata.
“Ilmu yang mereka dapatkan di kampus tempat mereka mencari ilmu, itu yang harus diimplementasikan di tengah masyarakat, kemudian mereka juga menjadi pemecah dari suatu permasalahan (problem solver),” katanya.
Selain itu, katanya, KKN merupakan ajang atau momen bagi mahasiswa untuk menempa diri, menimba ilmu dan mencari pengalaman untuk berbaur dan hidup langsung di tengah masyarakat.
“Sehingga mental mereka harus benar-benar siap untuk (KKN) itu, namun kami sudah memaafkan mereka dan juga sudah ada tindakan dari kampus tempat mereka bernaung,” tuturnya.
Sebelumnya, pihak Universitas Negeri Padang (UNP) angkat bicara pasca viral sejumlah mahasiswi mereka yang mengungkapkan keluh kesahnya saat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kawasan Bungus Barat, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).
Sekretaris UNP, Erian Joni mengakui bahwa sejumlah mahasiswi yang ada dalam video beredar itu berasal dari UNP.
“Ini terjadi karena miskomunikasi dan etika dalam bersosial media,” kata Erian.
Erian mengatakan, mahasiswi itu mengaku mengeluhkan fasilitas yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan harga sewa rumah yang harus dibayar oleh peserta KKN.
“Namun, bukan berarti tindakan mereka itu dibenarkan, menyampaikan keluh kesah mereka di media sosial (medsos) dengan cara demikian, sekali lagi ini miskomunikasi,” katanya.
