PADANG, RADARSUMBAR.COM – Kasus dugaan persekusi terhadap dua perempuan yang dituduh berprofesi sebagai pemandu karaoke atau LC di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat (Sumbar) berpotensi menimbulkan permasalahan baru.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Padang, Miko Kamal.
Menurutnya, persekusi adalah tindakan main hakim sendiri yang tidak dibenarkan secara hukum.
“Apapun alasannya, seseorang atau sekelompok orang tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada orang atau beberapa orang lainnya tanpa proses hukum yang layak dari aparat dan atau instansi penegak hukum,” kata Miko dalam keterangan tertulis, Kamis (13/4/2023).
Jika dua perempuan tersebut diduga melakukan kesalahan, sambung Miko, seharusnya yang bersangkutan diproses menurut hukum yang berlaku.
“Persekusi atau tindakan main hakim sendiri tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan bisa jadi akan memunculkan persoalan hukum yang lain,” katanya.
Ia mengimbau semua pihak untuk menghentikan segala tindakan main hakim sendiri. Kejadian ini, kata Miko, harus jadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak mengulangnya lagi di masa yang akan datang.
“Semua persoalan hukum dan atau dugaan tindak pidana yang terjadi mesti diselesaikan melalui mekanisme hukum yang ada,” katanya.
Ia juga mendesak aparat penegak hukum, terutama pihak kepolisian, untuk melakukan proses hukum terhadap orang-orang yang diduga melakukan dan turut serta melakukan tindakan persekusi tersebut.
Di samping melabrak prinsip-prinsip negara hukum dan melanggar hukum, tindakan persekusi ini juga melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.
“Semoga pihak kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya dapat memberikan contoh terbaik penegakan hukum dalam kasus ini,” imbuhnya.
