PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diminta untuk segera merespons hasil putusan sela Pengadilan Negeri (PN) Padang yang menyidangkan gugatan yang diajukan kantor Advokat Lamoboini dan Gio Vanni Saputra.
Gugatan itu dilayangkan kepada enam pihak yakni KONI Pusat, Gubernur Sumbar, Dispora Sumbar, Ronny Pahlawan, Hamdanus dan TPP Balon KONI Sumbar. Mereka memutus tak berwenang menyidangkan gugatan tersebut.
“Kalau memang begitu keputusan selanya, tak ada alasan bagi pemerintah daerah menunda lagi pencairan bagi kelangsungan pembinaan olahraga Sumbar,” kata Anggota DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman kepada media.
Tokoh muda Sumbar yang juga pengurus teras PBVSI (Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia) Sumbar itu mengakui, jika selama ini pemerintah daerah berpegang pada gugatan yang diajukan sejumlah pihak, seperti Togi P Tobing peserta Musorprovlub dari Pertina, Deno peserta Musorprovlub dari Pelti, Esneti peserta Musorprovlub dari Ski Air dan Yohannes Wempi sebagai pengurus KONI Sumbar SK 65.
Karenanya, kini dengan terbitnya putusan tersebut, ia meminta pihak pemerintah daerah melalui Dispora untuk segera memproses permohonan verifikasi anggaran yang telah diajukan pihak KONI Sumbar.
“Segeralah (memproses pencairan) dan jangan tunggu lagi berlarut karena ini semua sudah merugikan pembinaan olahraga Sumbar.”
“Sejumlah atlet berpotensi sudah pindah di tahun 2022 lalu karena mereka tidak mendapatkan perhatian atas polemik ini. Harusnya ini jadi pelajaran. Kalau tidak juga diproses, ada apa ini?,”kata Evi memberi penekanan.
Dari catatan yang diperoleh media ini, sejumlah agenda olahraga skala nasional dan regional sudah menanti insan olahraga yang menjadi pintu masuk Sumbar menuju ajang PON 2024 mendatang di Aceh dan Sumut.
Sejumlah cabang olahraga akan menjalani agenda Kejurnas Pra-PON. Lalu, ada sembilan cabang olahraga yang akan dimainkan pada ajang multieven Porwil di Riau tahun 2023 ini.
“Jika sengkarut pencairan tak dituntaskan, tentu akan mempengaruhi persiapan menghadapi ajang-ajang tersebut. Pemerintah daerah mestinya tahu bahwa keikutsertaan Sumbar di PON mendatang diawali dari proses tahun 2023 ini.”
“Kalau masih tak jua dituntaskan, tak ada jaminan Sumbar akan berprestasi baik di PON mendatang,”katanya.
