PADANG, RADARSUMBAR.COM – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengatakan initial public offering (IPO) PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) bukan privatisasi. Mengingat hanya sebagian kecil saham PGE yang dilepas di bursa saham, sehingga pengendalian operasi PGE masih tetap di tangan Pertamina.
“Bukan. Ini bukan privatisasi. Saham yang dilepas ke publik kan hanya sekitar 25 persen, sehingga kepemilikan terbesar masih di tangan Pertamina. Kendali operasi terhadap PGE juga masih di bawah BUMN tersebut,” jelas Ketua DPD Gerindra Sumbar ini, Kamis (9/2/2023).
Dikatakannya, Komisi VI DPR RI siap mengawal proses IPO PGE. Dengan begitu diharapkan seluruh proses dapat berjalan sebagaimana semestinya, termasuk soal proporsi saham yang dilepas ke publik. “Sesuai fungsinya, tentu saja Komisi VI DPR akan tetap melakukan pengawasan,” tegasnya.
Andre menilai IPO memang dibutuhkan karena investasi panas bumi yang terbilang sangat mahal. Dengan IPO, kata dia, maka PGE akan memperoleh dana besar yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja, bukan dalam bentuk pinjaman. Dengan demikian pula, tidak ada kewajiban PGE untuk mengembalikan dana tersebut.
Andre menekankan IPO merupakan mekanisme yang lazim dilakukan perusahaan. Bahkan sudah banyak contoh success story baik yang di Indonesia maupun di dunia. Dia mengatakan IPO justru membawa banyak manfaat, tidak hanya bagi perusahaan, tapi juga untuk negara dan masyarakat. “Jadi, sebenarnya IPO memang memiliki banyak benefit,” kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Andre mengatakan masyarakat memiliki peluang akan kepemilikan saham. Di sisi lain, PGE sebagai perusahaan terbuka wajib memenuhi prinsip keterbukaan kepada publik.
