JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno perkara nomor 114/PUU-XX/2022 terkait uji materi UU Pemilu soal sistem pemilihan legislatif proporsional terbuka, Kamis (26/1/2023), dengan agenda mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait KPU.
Dalam pandangannya, DPR yang diwakili oleh Komisi III mempertanyakan kedudukan hukum para pemohon yang dianggap tak mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya sistem proporsional terbuka.
Dalam permohonannya, para pemohon menilai bahwa penerapan sistem proporsional terbuka melanggar ketentuan Pasal 28D UUD 1945, sesuatu yang dibantah DPR.
“Para pemohon tetap mendapatkan haknya untuk memilih dan dipilih dalam kontestasi pemilu. Pasal-pasal a quo UU Pemilu sama sekali tidak melanggar hak konstitusional para pemohon mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum,” ungkap perwakilan Komisi III, Supriansa dari fraksi Golkar, di podium MK dilansir kompas.com.
“DPR RI berpandangan bahwa para pemohon tidak memiliki legal standing,” imbuhnya.
DPR mengutip putusan MK nomor 22-24/PUU-XX/2008 yang pada intinya menguatkan penerapan sistem proporsional terbuka dengan pertimbangan bahwa sistem ini “memperluas dimensi keadilan dalam pembangunan politik yang telah menganut sistem pemilihan langsung” karena mengatur kemenangan caleg berdasarkan suara terbanyak.
