PAYAKUMBUH, RADARSUMBAR.COM – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyebut kelanjutan pembangunan tol Padang-Pekanbaru seksi Payakumbuh-Pangkalan tidak akan merugikan masyarakat karena investor dari Jepang yang akan mendanai proyek tersebut memiliki persyaratan yang ketat soal pembebasan lahan.
“Investor pembangunan seksi Payakumbuh-Pangkalan adalah Japan International Cooperation Agency (JICA). Lembaga ini memiliki persyaratan yang sangat ketat terkait pembebasan lahan yang intinya tidak boleh merugikan masyarakat,” kata Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi di Padang, Kamis.
Ia mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi Kelanjutan Pembangunan Tol di Sumbar yang diikuti semua pihak terkait.
Ia mengatakan untuk memastikan tidak ada yang dirugikan dalam proses pembebasan lahan itu, JICA menunjuk langsung konsultan yang mendampingi tim dalam pembuatan dokumen AMDAL dan LARAP.
Ada beberapa kebijakan pertimbangan lingkungan dan sosial dari pihak JICA untuk pembebasan lahan diantaranya sedapat mungkin harus menghindari permukiman (pemindahan orang). Jika tidak dapat terelakkan, maka permukiman terdampak harus diminimalkan.
Kompensasi untuk orang yang terdampak harus memadai dan harus diberikan sebelum proses relokasi. Dan masyarakat terdampak harus dilibatkan dalam setiap tahap pembebasan mulai dari awal perencanaan, persiapan sampai proses penggantian lahan.
“Dengan beberapa pertimbangan yang diminta oleh JICA ini, maka bisa dipastikan tidak ada yang akan dirugikan. Karena itu kita minta Pemkab Limapuluh Kota untuk mengupayakan sosialisasi kembali kepada masyarakat yang menolak,” ujarnya.
Ia juga meminta agar pemerintah daerah untuk menginventarisasi semua persoalan yang menyebabkan masyarakat menolak. Jika persoalannya sudah jelas, maka bisa dicarikan solusi bersama. “Tidak ada persoalan yang tidak ada solusi. Kita bisa komunikasikan kembali dengan masyarakat,” katanya.
