PADANG, RADARSUMBAR.COM – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi akan mengevaluasi kinerja pejabat dengan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 yang rendah.
“Sedang kita evaluasi. Kalau memang bakatnya tidak bisa bekerja ya, kita sikapi,” katanya di Padang, Jumat kemarin.
Sikap tegas itu diambil karena serapan anggaran di Pemprov Sumbar hingga awal November 2022 masih rendah, baru sekitar 61,64 persen. Padahal, sisa tahun berjalan hanya satu setengah bulan lagi.
Menurutnya, realisasi tertinggi saat ini adalah Satpol PP Sumbar yaitu 79,64 persen dengan serapan anggaran mencapai Rp3,02 miliar.
Selain itu, hanya ada 11 OPD lain yang realisasi anggarannya di atas 70 persen, yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) 77,85 persen.
Kemudian, Dinas Perhubungan (Dishub) 76,85 persen, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pindu (DPMPTSP) 75,81 persen, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 73,68 persen.
Lalu, RSUD Achmad Mochtar 73,58 persen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 73,36 persen, RSJ HB Saanin 72,69 persen.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) 72,59 persen, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) 71,53 persen, Inspektorat 71,02 persen, dan RSUD Pariaman 70,12 persen.
Sementara OPD lain, serapan anggaran masih sangat rendah, di bawah 60 persen di antaranya Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov 58,68 persen.
