PADANG, RADARSUMBAR.COM — Anggota DPR RI asal Sumbar H Andre Rosiade mengatakan, dengan datangnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ke Sitinjau Lauik, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Rabu (2/11/2022), telah menepis isu bahwa rencana pembangunan itu hoaks atau berita bohong.
Bahkan, Basuki menyebut, proses pembangunan akan dimulai 2023. “Wah, kalau pak Menteri PUPR yang datang langsung ke Sitinjau Lauik dan memastikan pembangunannya, berarti yang disampaikan kemarin itu bukan hoaks.”
“Seperti yang dituduhkan anggota DPR RI yang juga dari Sumbar sekitar bulan September lalu,” kata Andre Rosiade, Raabu (2/11/2022) menjawab awak media yang banyak menghubunginya.
Andre menyebutkan, apa yang disampaikannya di berbagai media nasional dan local itu bukanlah berita bohong. Karena dia sudah berdiskusi langsung dengan Menteri PUPR Basuki dan sejumlah Dirjennya.
Bahkan juga sudah membahas bagaimana cara pendanaanya melalui KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha).
“Jadi saya tegaskan, itu bukan informasi bohong. Malah hari ini saya dengar anggota DPR yang bilang hoaks itu langsung datang bersama pak Menteri meninjau Sitinjau Lauik.”
“Mungkin waktu itu, meski di Badan Anggaran dan di Komisi V yang bermitra dengan Kementerian PUPR, belum dapat informasinya. Sekarang sudah dapat informasi utuh dan katanya mau mengawal pembangunannya,” katanya.
Athari sendiri juga menyampaikan, dirinya juga sudah setujui dan Menteri Basuki juga berharap agar dirinya ikut mengawasi mulai dari rencana sampai ke pembangunannya fly over nanti.
Menteri Basuki memberikan arahan penting. Yakni, agar longsor di Sitinjau Lauik tidak terjadi lagi, diperlukan penanganan yang serius.
Seperti diketahui, pada akhir September lalu, Anggota Komisi V DPR RI, Athari Gauthi Ardimengaku menyayangkan pernyataan Anggota DPR RI terkait pembangunan fly over Sitinjau Lauik.
Karena dari seluruh data dan informasi yang di ikutinya di Komisi V dan Badan Anggran DPR RI, belum ada pembahasannya untuk tahun anggaran 2023.
“Bahkan saya sendiri juga belum dapat surat permohonannya. Orang itu kan klaim, suratnya sudah masuk ke pusat. Saya tidak tahu suratnya kemana?”
“Karena saya di Komisi V dan di Banggar belum ada anggaran untuk Flyover itu, bahkan katanya bulan Juni 2023 akan dimulai, serta disebutkan sebelum dia lengser proyek itu selesai,” terang Athari di berbagai media lokal.
Hari itu Athari menyebut, fly over bukanlah proyek kecil, yang setahun bisa selesai, dan anggrannya bukan milyaran, tetapi triliunan.
“Jadi saya tegaskan akan dimulai Juni 2023, itu bohong. Saya di Komisi V, saya di Badan Anggaran DPR RI, saya katakan belum ada anggaran untuk fly over untuk Sitinjau Lauik, jadi jangan bodohi masyarakat saya,” tegas Athari lagi.
Kemudian disebutkannya lagi, persoalan ini perlu disampaikan, agar jangan ada informasi-informasi tidak benar (hoaks) yang diterima oleh masyarakat Sumatra Barat. Apalagi hanya untuk kepentingan imej seseorang. (rdr)
