PADANG, RADARSUMBAR.COM – Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi geram karena serapan anggaran dari realisasi belanja APBD Sumatera Barat hingga bulan Juni 2022 ini masih di angka 25,6 persen.
“Kita melihat perkembangan pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat selama enam bulan terakhir, realisasi anggaran yang termuat dalam laporan realisasi semester I belumlah maksimal,” kata dia di Padang, Selasa (16/8/2022).
Sementara untuk resapan anggaran untuk belanja modal ini masih di angka 4,5 persen dan ini merupakan tanggungjawab Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menyalurkan belanja modal tersebut.
Padahal untuk dana transfer dari pusat ke Sumbar sudah mencapai angka 50 persen lebih dan ini yang dikhawatirkan dana pusat ini tidak tersalurkan dengan optimal oleh OPD.
“Kita khawatir jika resapan ini rendah maka akan kembali terjadi silpa di APBD kita yang angkanya mencapai Rp500 miliar. Kita ingatkan gubernur agar resapan ini dapat optimal dan anggaran ini dapat tersalurkan sesuai perencanaan yang ada,” kata dia.
Selain itu dirinya mengkritisi gubernur yang terlambat dalam mengantarkan Nota Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) 2022 kepada DPRD Sumatera Barat.
Sesuai aturan nota tersebut maksimal diantarkan ke DPRD Sumbar pada Minggu pertama Agustus namun yang terjadi pada hari ini disampaikan pada Minggu kedua Agustus. Hal ini tentu berdampak pada pembahasan yang dilakukan DPRD Sumbar yang memiliki waktu semakin sempit karena ditarget harus selesai pada 30 September 2022.
