PADANG, RADARSUMBAR.COM – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat Audy Joinaldy meminta program percepatan penurunan stunting atau atau anak mengalami kekerdilan akibat gizi buruk di provinsi itu terintegrasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih.
“Banyak organisasi di luar pemerintahan yang juga ingin melakukan kegiatan penurunan stunting namun mereka jalan sendiri-sendiri.”
“Kami minta BKKBN dapat menghimpun mereka semua agar program ini dapat menjadi lebih besar,” kata dia fokus grup terpumpun yang digelar Kanwil DJPb dengan Perwakilan BKKBN Sumbar di Padang, Rabu.
Ia mencontohkan ada organisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), perkumpulan dokter kandungan serta perhimpunan dokter lainnya yang ingin fokus menyelesaikan persoalan stunting di Sumbar ini.
“Kita minta ini dirangkul semua sehingga program ini merata didapatkan warga yang memang berisiko dan mampu mempercepat penurunan prevalensi stunting di Sumbar,” kata dia.
Pada saat ini ada beberapa kota dan kabupaten di Sumbar yang angka prevalensi stuntingnya di atas rata-rata provinsi mulai dari Kabupaten Solok dengan angka 40,1 persen kemudian Kabupaten Pasaman dan Sijunjung di angka 30,1 30,2 persen.
Setelah itu Kabupaten Padang Pariaman dengan 28,3 persen dan Kabupaten Limapuluh Kota dengan 28,2 persen serta Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan 27,3 persen.
Lalu Kabupaten Pesisir Selatan dengan 25,2 persen dan Solok Selatan dengan 24,5 persen serta Kabupaten Pasaman Barat dengan prevalensi 24 persen.
Menurut dia masih tingginya angka stunting di Sumbar tentu menjadi pertanyaan karena daerah ini memiliki sumber protein yang berlimpah mulai dari produksi telur ayam, ikan air tawar, ikan air tawar, laut yang luas serta lumbung pangan di kawasan Sumatera Tengah.
