JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Presiden Prabowo Subianto menghargai berbagai masukan dan kritik terkait usulan agar Indonesia menangguhkan atau bahkan keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).
“Kalau ada yang menyarankan seperti itu, pemerintah tidak antikritik. Kita mendengarkan sambil mencermati keadaan,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid saat mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan para tokoh ulama dan organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3) malam.
Nusron mengatakan Presiden Prabowo berkewajiban memberikan penjelasan secara utuh mengenai posisi Indonesia dalam keanggotaan BoP.
Menurut dia, Presiden tidak pernah menutup diri dan tetap mendengarkan berbagai masukan serta kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
Namun demikian, pemerintah menilai forum seperti BoP masih menjadi sarana penting untuk mengupayakan perdamaian.
Saat ini, pemerintah memandang keanggotaan Indonesia dalam BoP sebagai bagian dari ikhtiar diplomasi untuk mendorong terciptanya perdamaian, termasuk dalam konflik di Palestina dan Gaza.
Nusron menilai upaya diplomasi tersebut perlu dicoba terlebih dahulu sebelum pemerintah mengambil langkah lain.
“Bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu,” katanya.
Ia menambahkan Presiden juga mempertanyakan alternatif forum lain yang bisa digunakan apabila Indonesia keluar dari BoP. Menurut pemerintah, saat ini forum tersebut menjadi satu-satunya wadah yang tersedia untuk membahas upaya perdamaian di Palestina dan Gaza.
Indonesia bersama delapan negara lainnya telah bersepakat menggunakan forum tersebut sebagai ruang diplomasi guna mendorong dialog dan penyelesaian konflik.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam acara silaturahmi Presiden dengan para kiai dan perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam di halaman tengah Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis malam.
Acara yang didahului dengan buka puasa bersama itu dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama K.H. Miftachul Akhyar, Ketua Umum Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir, serta Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia K.H. Anwar Iskandar.
Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih juga hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Acara dimulai sekitar pukul 19.00 WIB dan berakhir pada pukul 23.00 WIB. (rdr/ant)
