PARITMALINTANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, menggandeng pemerintah nagari untuk mempercepat capaian Universal Health Coverage (UHC). Langkah ini dilakukan karena realisasi kepesertaan jaminan kesehatan di daerah tersebut masih berada di bawah target nasional.
Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis mengatakan saat ini masih terdapat 15.239 warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional yang bersumber dari APBN.
“Saat ini terdapat 15.239 masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS dan datanya telah diserahkan kepada operator nagari,” kata John Kenedy Azis di Parik Malintang, Rabu.
Ia meminta pemerintah nagari melakukan pemutakhiran data melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) pada 1 hingga 11 Maret 2026.
Menurutnya, keberhasilan UHC di tingkat kabupaten sangat bergantung pada akurasi data dan sinergi hingga ke tingkat pemerintahan terkecil, yaitu nagari. Selain itu, pemerintah nagari juga diminta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan.
John juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat mampu untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri sehingga bantuan iuran dari pemerintah dapat difokuskan kepada warga miskin.
Ia menyampaikan bahwa jika kepesertaan BPJS Kesehatan di Padang Pariaman mencapai 98 persen atau sesuai target nasional, maka seluruh warga di daerah tersebut dapat mengakses layanan kesehatan kapan saja.
“Kalau ada yang preminya menunggak, segera dibayarkan agar dapat langsung menikmati layanan BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Ia menambahkan, dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan, masyarakat tidak perlu lagi khawatir terhadap biaya pengobatan.
Saat ini realisasi UHC di Padang Pariaman masih berada di bawah target nasional, yakni sekitar 86 persen hingga menjelang akhir 2025. Kondisi tersebut menjadikan Padang Pariaman sebagai salah satu daerah di Sumatera Barat yang belum mencapai target UHC 98 persen.
Berdasarkan data pemerintah daerah, nagari dengan capaian UHC tertinggi adalah Nagari Malai V Suku sebesar 95,17 persen, disusul Nagari Gasan Gadang 94,3 persen, dan Nagari Sungai Buluah sebesar 94,25 persen.
Meski demikian, pemerintah daerah memastikan warga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan tetap mendapatkan layanan kesehatan.
“Kami tetap mengupayakan berbagai cara, salah satunya melalui Baznas,” katanya. (rdr/ant)
