CIREBON, RADARSUMBAR.COM – Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon menerima dua laporan dugaan praktik “pengantin pesanan” yang melibatkan warga setempat dan berkaitan dengan keberangkatan ke luar negeri.
Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto, mengatakan laporan tersebut saat ini tengah ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan sejumlah pihak terkait.
“Sejauh ini kami sudah menerima dua laporan dugaan kasus pengantin pesanan,” ujarnya di Cirebon, Selasa.
Novi menjelaskan secara substansi persoalan tersebut bukan menjadi kewenangan langsung Disnaker karena tidak berkaitan dengan penempatan tenaga kerja. Namun, masyarakat kerap mengaitkannya dengan Disnaker karena menyangkut keberangkatan warga ke luar negeri.
Menurut dia, apabila korban telah berada di luar negeri, penanganannya menjadi ranah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Meski demikian, Disnaker tetap melakukan langkah koordinatif lintas instansi guna mendalami laporan yang masuk.
Berdasarkan informasi sementara, salah satu terduga pelaku mendatangi korban dan keluarga untuk menawarkan pernikahan dengan warga negara asing (WNA). Setelah tercapai kesepakatan, korban kemudian diberangkatkan.
Novi menyebut pola tersebut sebagai modus baru di wilayah Kabupaten Cirebon. Selain tanpa sepengetahuan pemerintah desa, pemberangkatan ilegal kerap disertai janji proses cepat dari calo atau makelar agar korban dan keluarga tergiur.
“Modusnya mendatangi langsung korban dan keluarga. Setelah ada kesepakatan, korban diberangkatkan,” katanya.
Kasus ini mencuat setelah seorang perempuan asal Kabupaten Cirebon bernama Vina mengaku menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di China dan memohon bantuan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak guna memastikan keselamatan korban serta kelancaran proses pemulangan.
“Banyak perempuan Jawa Barat yang mudah terbujuk janji uang dan pernikahan dengan mahar besar,” ujarnya. (rdr/ant)
