PADANG, RADARSUMBAR.COM – Serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada 28 Februari 2026 menandai eskalasi ketegangan baru di Timur Tengah. Menurut Maryam Jamilah, dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Andalas (Unand) dan pengamat Timur Tengah, operasi ini bukan sekadar respons spontan terhadap ancaman nuklir, melainkan bagian dari strategi geopolitik jangka panjang.
Maryam menilai kegagalan perundingan program nuklir Iran menjadi legitimasi bagi Washington dan Tel Aviv untuk beralih dari diplomasi ke opsi militer. Pernyataan Donald Trump dan narasi media Barat menekankan penghentian program nuklir sebagai tujuan utama, namun motif sebenarnya kemungkinan lebih politis.
“Sejak 2025, pengerahan militer AS di sekitar Selat Hormuz meningkat, sehingga opsi militer terhadap Iran menjadi lebih rasional dalam kebijakan luar negeri mereka,” ujar Maryam.
Meski Israel memiliki doktrin serangan pencegahan, operasi kali ini tampak sebagai strategi ofensif yang memanfaatkan momentum. Mengacu pada teori offensive realism, agresi negara sering muncul saat lawan terlihat lemah. Situasi politik internal Iran dianggap membuka “window of opportunity” bagi rivalnya. Serangan ini juga berpotensi memancing respons Iran untuk memperluas konflik.
Target operasi tidak hanya fasilitas militer atau nuklir. Laporan media Barat dan pernyataan Trump tentang tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, menunjukkan tujuan yang lebih politis: menciptakan gejolak internal, friksi elite, dan melemahkan rezim. Pengalaman Libya dan Irak pasca Arab Spring menjadi contoh bagaimana perubahan rezim memicu instabilitas.
Eskalasi ke perang regional tergantung pengendalian diri para aktor utama. Negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) telah bersiap menghadapi skenario terburuk. Maryam juga menyoroti dampak terhadap Abraham Accords: ancaman Iran bisa mendorong negara Arab semakin dekat ke Israel dan AS (bandwagoning), tetapi interdependensi ekonomi menjadi faktor penahan.
Secara global, Rusia dan Tiongkok memilih sikap hati-hati. Tiongkok mempertimbangkan kepentingan energi, karena sekitar 40% impor minyaknya melewati Selat Hormuz. Rusia, sebagai eksportir energi, bisa diuntungkan dari kenaikan harga minyak, namun tetap menahan diri agar konflik tidak meluas.
Kesimpulannya, serangan 28 Februari 2026 bukan sekadar aksi militer, melainkan bagian dari pertarungan strategis dengan kepentingan domestik, regional, dan global. Masa depan ketegangan ini bergantung pada keputusan para aktor untuk menahan diri atau melanjutkan eskalasi. (rdr)
