JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI merilis data terbaru persentase anak usia 12–23 bulan yang telah mendapatkan imunisasi di bawah dua tahun (baduta) lengkap sepanjang 2025. Secara nasional, cakupan imunisasi mencapai 76,9 persen, melampaui target nasional sebesar 70 persen.
Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga Kemenkes, Lovely Daisy, menjelaskan bahwa indikator tersebut diukur berdasarkan persentase anak usia 12–23 bulan yang telah menerima imunisasi dasar lengkap di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun.
Dari total 4.521.051 sasaran baduta secara nasional, sebanyak 3.477.787 anak telah mendapatkan imunisasi lengkap.
“Capaian ini menunjukkan tren yang positif dan mencerminkan kerja bersama pemerintah pusat, daerah, serta tenaga kesehatan di lapangan,” ujar Lovely Daisy dalam paparan Data Publikasi Intervensi Stunting 2025 di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Kemenkes juga memberikan apresiasi kepada sejumlah provinsi yang menunjukkan performa sangat baik. Tiga provinsi mencatatkan capaian di atas 100 persen, yakni Banten (110,6 persen), Sumatra Selatan (100,9 persen), dan DKI Jakarta (100,7 persen).
“Untuk wilayah yang capaiannya di atas 100 persen, ini akan kita cek kembali untuk memastikan akurasi datanya. Validasi tetap diperlukan guna memastikan ketepatan pelaporan dan kesesuaian antara sasaran serta realisasi di lapangan,” ungkapnya.
Selain itu, DI Yogyakarta juga menjadi sorotan karena berhasil melampaui target nasional yang telah ditetapkan. Sementara itu, pada tingkat kabupaten dan kota, Kota Salatiga menjadi satu-satunya daerah yang berhasil mencapai cakupan 100,0 persen.
“Capaian ini menempatkan Salatiga sebagai contoh praktik baik dalam penguatan layanan imunisasi rutin.,” tambahnya.
Sejumlah daerah lain juga mencatat angka yang sangat tinggi, di atas 97 persen, antara lain: Kota Madiun (99,9 persen), Kabupaten Humbang Hasundutan (99,6 persen), Kabupaten Pandeglang (99,6 persen), Kabupaten Ogan Komering Ilir (99,3 persen), Kota Bekasi (99,1 persen), dan Kota Jakarta Timur (97,7 persen).
Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa dengan koordinasi yang kuat antara fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah daerah, dan kader di tingkat masyarakat, target imunisasi dapat dicapai secara optimal.
Meski demikian, di balik capaian nasional yang melampaui target, Kemenkes menekankan pentingnya pemerataan. Tercatat masih ada 22 provinsi yang belum mencapai target 70 persen.
Beberapa wilayah dengan capaian terendah antara lain Papua Pegunungan (3,9 persen), Papua Tengah (16,2 persen), dan Aceh (18,9 persen).
Kondisi ini menjadi perhatian khusus pemerintah untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam mendapatkan perlindungan dasar melalui imunisasi.
Lovely Daisy menegaskan bahwa capaian nasional tidak boleh menutupi disparitas antarwilayah. “Fokus kita berikutnya adalah bagaimana mendorong wilayah dengan cakupan rendah agar dapat mengejar ketertinggalan,” ujarnya.
Sebagai langkah strategis, Kemenkes akan memperkuat pendekatan berbasis ketersediaan stok dan distribusi logistik vaksin di tingkat kabupaten dan kota. Upaya ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kendala pasokan yang menghambat pelayanan imunisasi.
Pendekatan tersebut mencakup pemantauan distribusi vaksin, penguatan sistem pencatatan dan pelaporan, serta koordinasi lintas sektor guna menjamin setiap anak memperoleh imunisasi lengkap tepat waktu.
“Target kita adalah memastikan pemerataan, agar setiap anak di setiap wilayah mendapatkan perlindungan lengkap tepat waktu,” pungkasnya.
Dengan capaian 76,9 persen pada 2025, pemerintah optimistis target nasional dapat terus dipertahankan sekaligus ditingkatkan melalui strategi pemerataan dan penguatan layanan di wilayah dengan cakupan rendah. (rdr/infopublik)
