JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kementerian Sosial Republik Indonesia mengaktifkan kembali Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat desa dan kelurahan guna memperkuat pemutakhiran data serta memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin, mengatakan pengaktifan kembali Puskesos merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 dan Instruksi Presiden Nomor 8 yang menekankan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akurat dan berbasis bukti lapangan.
“Puskesos berperan penting sebagai ujung tombak layanan sosial di desa karena mampu merespons langsung berbagai persoalan kesejahteraan masyarakat, mulai dari pendataan hingga rujukan bantuan sosial,” ujarnya.
Kemensos mencatat sebelumnya terdapat sekitar 8.000 Puskesos aktif di seluruh Indonesia. Namun, jumlah tersebut menyusut menjadi sekitar 800 unit akibat kurangnya penguatan dan perhatian dalam beberapa tahun terakhir.
Pengaktifan kembali dilakukan secara bertahap melalui skema uji coba (piloting) di daerah yang dinilai memiliki kesiapan infrastruktur pendukung, seperti sumber daya manusia, pusat data, serta pengalaman pemutakhiran data sebelumnya.
Kemensos bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia menyiapkan uji coba penguatan Puskesos di sejumlah wilayah di Pulau Jawa, termasuk Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah, sebelum diperluas ke luar Jawa.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat mekanisme pemutakhiran DTSEN melalui jalur formal seperti RT/RW, musyawarah desa, dinas sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping desa, hingga pemerintah daerah.
Kemensos turut membuka jalur partisipasi masyarakat melalui sejumlah kanal pelaporan, antara lain aplikasi Cek Bansos, call center 021-121, serta layanan pesan singkat dan WhatsApp center guna memastikan data sosial ekonomi masyarakat terus diperbarui.
Kemensos optimistis dengan skema tersebut Puskesos dapat kembali berfungsi sebagai pusat layanan kesejahteraan sosial terpadu di tingkat desa sehingga program bantuan sosial disalurkan secara lebih adil, akurat, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Secepat-cepatnya kita realisasikan ini,” kata Saifullah menegaskan. (rdr/ant)
