JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menegaskan lahan perhutanan sosial yang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan segera dipulihkan melalui dukungan pemerintah dan kolaborasi berbagai pihak.
Menurut Rohmat, kawasan perhutanan sosial merupakan sumber penghidupan utama masyarakat setempat sehingga harus menjadi prioritas penanganan pascabencana.
“Tentunya lahan-lahan perhutanan sosial ataupun masyarakat yang terdampak di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara harus ada pemulihan,” ujar Rohmat saat menutup kegiatan Lesson Learned Workshop bertajuk Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera di Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Ia mengatakan Kementerian Kehutanan akan mendorong langkah rehabilitasi, termasuk membuka peluang skema pendanaan alternatif untuk mempercepat pemulihan lahan dan ekonomi masyarakat terdampak.
“Ke depan Kementerian Kehutanan akan mendukung dan membantu, termasuk mendorong pendanaan alternatif untuk pemulihan lahan-lahan perhutanan sosial,” katanya.
Meski demikian, Rohmat belum merinci total luas lahan perhutanan sosial yang terdampak banjir di tiga provinsi tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengajak seluruh pihak mendoakan warga terdampak agar segera pulih dan terhindar dari bencana serupa di masa mendatang.
Rohmat menegaskan perhutanan sosial merupakan strategi nasional untuk membangun ketahanan terhadap krisis iklim, mengurangi risiko bencana, serta mendorong pemerataan kesejahteraan melalui kolaborasi berkelanjutan.
“Perhutanan sosial adalah strategi nasional untuk membangun ketahanan terhadap krisis iklim, mengurangi risiko bencana, sekaligus membuka jalan menuju kesejahteraan yang lebih adil,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan perhutanan sosial menjadi salah satu metode strategis untuk mengungkit kesejahteraan masyarakat miskin dan miskin ekstrem di sekitar kawasan hutan.
Ia menjelaskan program tersebut memberikan akses legal bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Kementerian Kehutanan mencatat, dalam sembilan tahun terakhir, persetujuan perhutanan sosial telah diberikan seluas 8,3 juta hektare kepada kelompok tani hutan dan kelompok usaha perhutanan sosial, mencakup sekitar 1,4 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia. (rdr/ant)
