PADANG, RADARSUMBAR.COM – Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Sumatera Barat terus mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor guna menyukseskan pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah, khususnya di Sumatera Barat.
Upaya tersebut dibahas bersama pimpinan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-Bipih) dalam pertemuan yang digelar Rabu (31/12). Pertemuan ini menjadi langkah awal membangun sinergi strategis antara Kemenhaj dan sektor perbankan dalam mendukung layanan haji dan umrah yang lebih terintegrasi.
Kepala Kanwil Kemenhaj Sumatera Barat, M. Rifki, menyampaikan perbankan memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah. Menurutnya, kolaborasi ini perlu diperkuat melalui komunikasi dan konsolidasi yang berkelanjutan.
“Kehadiran perbankan sangat penting dalam membangun ekosistem ekonomi haji dan umrah. Pertemuan ini mungkin menjadi awal, tetapi ke depan kita akan terus melakukan konsolidasi agar seluruh program berjalan terintegrasi,” ujar Rifki.
Ia menegaskan, pengelolaan haji dan umrah tidak dapat dipandang sebagai kegiatan musiman semata. Jika ibadah haji berlangsung dalam periode tertentu, maka umrah berjalan sepanjang tahun dan memiliki potensi besar, baik dari sisi pelayanan maupun dampak ekonomi.
“Di Sumatera Barat, keberangkatan umrah sangat ramai. Dalam waktu dekat, masing-masing 420 jemaah dijadwalkan berangkat langsung ke Jeddah. Dalam setahun, potensinya bisa lebih dari 50 ribu jemaah,” jelasnya.
Namun demikian, Rifki mengakui peran Kemenhaj dalam pengawasan dan pengelolaan umrah masih perlu diperkuat. Setiap pekan, ratusan jemaah umrah berangkat dari Sumatera Barat, namun potensi tersebut belum sepenuhnya dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi.
“Kementerian Haji dan Umrah harus hadir untuk memastikan pengawasan, pelayanan, sekaligus kebermanfaatan ekonomi dari ekosistem haji dan umrah,” tegasnya.
Ke depan, Kemenhaj Sumbar akan mengintensifkan pengawasan terhadap penyelenggara umrah, termasuk aspek perizinan dan kepatuhan terhadap sistem yang berlaku. Selain itu, potensi ekonomi dari umrah juga akan terus didorong agar dapat dikelola secara optimal.
Selain penguatan pengawasan, Kemenhaj Sumbar juga tengah merancang konsep pemberangkatan umrah terpusat melalui Asrama Haji, menyerupai pola layanan haji. Jemaah direncanakan menginap satu malam untuk menyelesaikan seluruh proses administrasi, imigrasi, hingga diberangkatkan secara terkoordinasi.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Dinas Kesehatan, Imigrasi, dan UPT Asrama Haji. Semua pihak mendukung. Jika terwujud, Asrama Haji akan aktif setiap hari dan ekosistem ekonomi haji-umrah akan tumbuh lebih kuat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rifki juga menyampaikan dorongan pemerintah pusat agar daerah menyiapkan UMKM yang dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi haji dan umrah, mulai dari penyediaan perlengkapan jemaah hingga produk khas daerah.
“Bayangkan jika UMKM Sumbar mampu menyediakan perlengkapan jemaah, koper, kain ihram, hingga produk makanan. Bahkan jika satu jemaah membawa satu kilogram produk lokal saja, dampaknya akan sangat besar bagi perekonomian daerah,” katanya.
Dengan sinergi lintas sektor yang solid, ekosistem ekonomi haji dan umrah di Sumatera Barat diharapkan mampu tumbuh dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung pemulihan ekonomi pascabencana. (rdr)
