PADANG, RADARSUMBAR.COM – Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, meninjau langsung lokasi hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir bandang dan longsor yang ditempatkan di Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Padang Sarai, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Rabu (10/12/2025).
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas yang disediakan pemerintah memenuhi standar kelayakan bagi warga terdampak bencana.
Muharlion menegaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan dan langkah penanganan bencana yang dilakukan Pemerintah Kota Padang.
“Kehadiran kami untuk memastikan masyarakat terdampak mendapatkan hunian sementara yang layak, aman, dan manusiawi,” ujar Muharlion.
Ia menyampaikan, pemenuhan kebutuhan dasar warga menjadi perhatian utama, mulai dari tempat tinggal, perlengkapan tidur, peralatan memasak, ketersediaan air bersih, hingga fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK).
“Masyarakat harus merasa nyaman dan terlayani dengan baik. Dari hasil peninjauan, fasilitas di huntara ini sudah sangat memadai dan dalam kondisi baik,” katanya.
Dalam peninjauan tersebut, Muharlion didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Padang, Camat Koto Tangah, serta jajaran Polsek Koto Tangah yang turut memastikan keamanan dan kelancaran kegiatan.
Selain memastikan kelayakan hunian, Muharlion juga menaruh perhatian terhadap aspirasi warga terdampak dari Kecamatan Pauh yang menyatakan keberatan untuk menempati huntara di kawasan Lubuk Buaya.
Menurutnya, keberatan tersebut umumnya disebabkan faktor jarak yang dinilai terlalu jauh dari lingkungan asal dan aktivitas harian warga.
“Warga Pauh berharap hunian sementara berada lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Faktor pekerjaan, pendidikan anak, dan aktivitas sosial menjadi pertimbangan utama,” ujarnya.
Meski Rusunawa Padang Sarai dinilai layak dan memiliki kapasitas sekitar 80 kamar, sebagian warga dari Pauh memilih bertahan sementara di wilayah asal.
Karena itu, Pemerintah Kota Padang memprioritaskan pemanfaatan huntara tersebut bagi warga terdampak dari Kecamatan Koto Tangah dan Kuranji yang lokasinya lebih dekat.
Muharlion menegaskan, pemerintah daerah tetap berkomitmen memenuhi kebutuhan seluruh warga terdampak bencana tanpa terkecuali.
DPRD Padang, kata dia, mendorong Pemko Padang untuk segera menyiapkan alternatif lokasi huntara yang lebih dekat dengan Kecamatan Pauh.
“Kami meminta Pemko Padang mencarikan lokasi yang aman dan tidak terlalu jauh dari Pauh agar warga dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah,” tegasnya.
Selain itu, DPRD Padang juga telah menerima sejumlah masukan dari tokoh masyarakat terkait opsi lokasi huntara alternatif, di antaranya pemanfaatan Rusunawa Universitas Andalas serta beberapa titik lain di sekitar Kecamatan Pauh yang dinilai memungkinkan.
Seluruh opsi tersebut kini tengah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Padang dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kenyamanan, serta keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penanganan pengungsi pascabencana sekaligus memastikan setiap warga memperoleh hunian sementara yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. (rdr/adv)
