PADANG, RADARSUMBAR.COM – Krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang pascabanjir bandang mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Padang. Ketua DPRD bersama Komisi II meninjau langsung Intake Perumda Air Minum (AM) Padang untuk melihat kerusakan instalasi serta membahas langkah percepatan pemulihan layanan air bersih.
Sebelumnya, DPRD Padang telah memanggil manajemen Perumda AM dalam rapat kerja di ruang Komisi II guna membahas dampak banjir terhadap pasokan air bersih bagi masyarakat.
Dalam kunjungan ke Intake Palukahan Perumda AM, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, bersama Ketua Komisi II DPRD Padang, Rachmad Wijaya, menegaskan bahwa gangguan pasokan air bersih harus ditangani secara cepat dan terukur karena menyangkut kebutuhan dasar warga.
Muharlion menjelaskan, banjir besar beberapa hari lalu menyebabkan 15 intake Perumda AM terganggu. Kondisi terparah terjadi di wilayah utara Kota Padang.
“Dari tujuh intake di wilayah utara yang sebelumnya memproduksi sekitar 800 liter per detik, kini hanya sekitar 210 liter per detik yang beroperasi. Terjadi defisit hampir 600 liter per detik dan ini sudah masuk kondisi darurat,” ujar Muharlion, Selasa (2/12/2025).
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Padang, Rachmad Wijaya, mengatakan DPRD mendorong Perumda AM melakukan pemulihan secara bertahap, baik jangka pendek maupun menengah, guna menekan dampak krisis air bersih.
“Kami meminta Perumda AM memaksimalkan intake yang masih bisa direkayasa. Salah satunya Intake Palukahan yang diharapkan mampu menambah suplai darurat sekitar 250 liter per detik. Ini sangat krusial bagi warga dalam waktu dekat,” kata Rachmad.
Ia juga menyoroti kondisi Intake Latung yang mengalami kerusakan cukup parah pada tiga unit pompa, padahal sebelumnya menjadi salah satu penopang utama pasokan air di wilayah utara Kota Padang.
“Pompa pengganti memang sudah dipesan, tetapi waktu kedatangan hingga dua bulan tentu terlalu lama bagi masyarakat yang saat ini kesulitan air bersih,” ujarnya.
Menyikapi hal tersebut, DPRD Kota Padang mendorong Perumda AM mengambil langkah alternatif dengan meminjam atau menyewa pompa dari daerah lain yang memiliki cadangan peralatan.
“Kami minta Perumda AM segera berkoordinasi dengan daerah lain seperti Bekasi, Tangerang, Medan, atau Bogor. Jika memungkinkan, pompa harus segera dipinjam untuk kepentingan masyarakat,” tegas Muharlion.
Selain penambahan pasokan darurat, DPRD Padang juga meminta Perumda AM menyusun peta wilayah yang belum terlayani optimal serta menerapkan sistem distribusi air secara bergilir. Dengan pola ini, warga diharapkan tetap mendapatkan pasokan air bersih secara rutin, minimal dua hari sekali.
Di akhir kunjungan, DPRD Padang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemulihan. DPRD juga akan menurunkan tim ke lapangan guna memantau langsung perbaikan instalasi hingga layanan air bersih kembali normal.
Krisis air bersih pascabanjir bandang ini menjadi salah satu persoalan paling mendesak bagi warga Kota Padang, dan DPRD memastikan akan terus hadir mengawasi serta mendorong percepatan pemulihan layanan. (rdr/adv)
