JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mempercepat penanganan pascabencana di tiga provinsi di Sumatera. Ia menegaskan bahwa Kementerian PU telah bergerak cepat melakukan tanggap darurat dan pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak.
“Kementerian PU telah menurunkan total 310 personel di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terdiri dari unsur Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya. Personel ini melakukan respons cepat, inspeksi infrastruktur terdampak, serta mendukung komando penanganan darurat daerah,” ujar Dody dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Selain personel, Kementerian PU juga mengerahkan 298 unit alat berat seperti excavator dan loader, 121 unit alat pendukung termasuk hidran umum, mobil operasional, dump truck, dan mobil tangki air, serta 3.727 unit material darurat seperti geobag, bronjong kawat, dan agregat. Seluruh bantuan tersebut dikirimkan ke lokasi terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Alat berat digunakan untuk membersihkan longsoran, memulihkan alur sungai, memperbaiki badan jalan yang rusak, hingga memasang jembatan bailey untuk membuka kembali konektivitas antarwilayah,” jelasnya.
Dody mengungkapkan bahwa hingga 10 Desember 2025 pukul 22.00 WIB, tercatat 1.355 titik terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Dampak kerusakan meliputi banjir, longsor, jembatan putus, tanggul jebol, hingga ruas jalan nasional yang tidak dapat dilalui.
Kerusakan infrastruktur Bina Marga meliputi 76 ruas jalan nasional sepanjang 2.058 kilometer dan 31 jembatan nasional sepanjang 2.537 meter, serta 108 ruas jalan daerah dan 49 jembatan daerah.
Pada sektor Sumber Daya Air, ditemukan kerusakan pada 127 sungai, 13 bendung, 4 jaringan irigasi, 1 tanggul, 3 checkdam, 2 dermaga jetty, serta 11 fasilitas air baku. Luas areal irigasi dan bendung yang menjadi kewenangan nasional tercatat lebih dari 3.000 hektare.
Sementara itu, pada sektor Cipta Karya, terdapat 85 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang terdampak, dan 143 lokasi infrastruktur berbasis masyarakat mengalami kerusakan.
Kerusakan juga terjadi pada infrastruktur strategis seperti sekolah, pasar, pondok pesantren, fasilitas kesehatan, dan rumah ibadah. Tercatat 973 sekolah, 562 madrasah, 53 pasar, 212 pondok pesantren, 308 fasilitas kesehatan, 29 kantor, serta 360 rumah ibadah rusak akibat bencana.
Dody menambahkan bahwa Kementerian PU telah mengestimasikan kebutuhan anggaran penanganan bencana di tiga provinsi tersebut mencapai Rp51,82 triliun. Anggaran itu meliputi Rp2,72 triliun untuk tanggap darurat dan Rp49,10 triliun untuk rehabilitasi serta rekonstruksi.
Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Menurutnya, pemulihan pascabencana membutuhkan sinergi semua pihak.
“Butuh kerja sama agar masyarakat segera kembali mendapatkan akses layanan dasar dan mobilitas yang aman,” ujarnya. (rdr/ant)
