PADANG, RADARSUMBAR.COM – Banjir bandang yang kembali melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat memantik keprihatinan mendalam dari Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minangkabau (DPP IKM).
Organisasi perantau Minang terbesar ini menilai rangkaian bencana yang merenggut korban jiwa dan merusak permukiman harus menjadi peringatan bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki tata ruang serta penguatan mitigasi di kawasan rawan.
Hal itu disampaikan Sekjen DPP IKM, Braditi Moulevey Rajo Mudo, saat mendampingi Ketua Umum DPP IKM sekaligus Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, pada Kamis (27/11/2025).
“Kami tidak hanya menyampaikan simpati, tetapi juga langsung menggerakkan jaringan organisasi untuk membantu warga terdampak,” ujarnya di Padang.
DPP IKM telah mengarahkan seluruh struktur kepengurusan—mulai dari DPW, DPD, DPC hingga DPLN—untuk melakukan penggalangan donasi selama satu minggu.
Sebagai langkah awal, organisasi ini menyalurkan ribuan nasi bungkus ke posko-posko pengungsian di Padang, seperti di Gunung Pangilun, Tabiang Banda Gadang, Kampung Lapai, Lubuk Buaya, KPIK, Lubuk Minturun, hingga Sungai Lareh.
Braditi mengatakan langkah cepat itu dilakukan setelah laporan kerusakan dan jatuhnya korban terus berdatangan dari berbagai daerah di Sumbar.
Menurutnya, bencana ini harus menjadi bahan evaluasi serius karena sejumlah kawasan terdampak kembali menunjukkan kerentanan lama, seperti penyempitan aliran sungai, pembangunan di zona rawan, dan lemahnya pengawasan aktivitas di daerah aliran sungai (DAS).
Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menetapkan status tanggap darurat dan menyalurkan bantuan awal, namun tetap mengingatkan pentingnya tindakan lebih tegas agar bencana serupa tidak terus berulang.
Sebagai daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, Braditi menegaskan Sumbar harus memperkuat mitigasi secara sistematis.
