PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi Perekonomian Sumatera Barat Tahun 2025, Senin (20/10/2025), di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat, dengan tema “Tantangan dan Peluang Investasi Kab/Kota Dalam Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2025–2029.”
Rakor tersebut dihadiri oleh Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat, Sekretaris Daerah Provinsi, serta sejumlah narasumber dari Kementerian Investasi/BKPM RI, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumbar, Prof. Syafrudin Karimi, dan Two Efly.
Hadir pula pimpinan instansi vertikal, rektor perguruan tinggi, pimpinan BUMN/BUMD, KADIN, PHRI, GAPKI, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Barat menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata persoalan angka statistik, melainkan cerminan kehidupan masyarakat yang bekerja keras di berbagai sektor, mulai dari petani, nelayan, pedagang, hingga generasi muda.
“Pertumbuhan ekonomi sejati harus inklusif. Tidak cukup tinggi, tapi juga harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat,” ujar Gubernur.
Ia menegaskan, pembangunan ekonomi daerah perlu dilakukan secara sinergis antara provinsi dan kabupaten/kota, karena kemajuan Sumatera Barat merupakan hasil kerja keras seluruh wilayah.
Melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025–2029, telah ditetapkan target pertumbuhan ekonomi Sumbar sebesar 7,3 persen pada tahun 2029, dengan PDRB per kapita Rp94,85 juta.
Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan investasi sebesar Rp80–120 triliun dalam periode 2026–2029.
Menurut Gubernur, rata-rata Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Sumbar selama tiga tahun terakhir sebesar 6,7, menunjukkan efisiensi investasi masih perlu ditingkatkan.
Untuk itu, ia menegaskan lima langkah strategis, yakni peningkatan kualitas investasi, reformasi regulasi dan perizinan, digitalisasi ekonomi untuk UMKM, optimalisasi infrastruktur, serta penguatan SDM dan kewirausahaan.
Selain itu, Gubernur juga memaparkan tujuh strategi pembangunan ekonomi Sumatera Barat lima tahun ke depan, mulai dari peningkatan kualitas SDM, produktivitas sektor pertanian, penguatan ekonomi nagari, peningkatan investasi berkelanjutan, pengembangan ekonomi hijau dan biru, perbaikan konektivitas wilayah, hingga pemanfaatan energi baru terbarukan.
“Pembangunan Sumatera Barat harus berlandaskan nilai Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, agar pembangunan tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memuliakan manusia dan menjaga alam,” tutupnya.
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat Kuartini Deti Putri menjelaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Sarasehan Ekonomi Sumatera Barat 2025 yang digelar bersama Bank Indonesia pada Juli lalu.
Rakor dilaksanakan selama empat hari, 20–23 Oktober 2025, dengan tujuan memetakan potensi investasi di kabupaten/kota serta merumuskan strategi pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing.
Berdasarkan data 2022–2024, Kota Padang berkontribusi sebesar 25,87 persen terhadap PDRB Sumatera Barat, disusul Kabupaten Agam (8,60 persen) dan Padang Pariaman (8,24 persen).
Sektor pertanian masih mendominasi dengan kontribusi 21,76 persen, diikuti perdagangan 16,41 persen, yang sebagian besar digerakkan oleh UMKM.
Melalui Rakor ini, Pemerintah Provinsi berharap dapat memperkuat sinergi antarwilayah, meningkatkan efisiensi investasi, membuka lapangan kerja baru, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan di seluruh Sumatera Barat. (rdr)
