PADANG, RADARSUMBAR.COM – Rapat Kerja Forum Wali Nagari dan Kepala Desa (Forwana) se-Sumatera Barat Tahun 2025 resmi digelar di Hotel Axana Padang, Senin (29/9/2025).
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah ini mengusung tema “Sumatera Barat Maju Berbasis Nagari dan Desa.”
Sejumlah pejabat dan tokoh hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura, Direktur Bank Nagari, Ketua Forwana Provinsi Sumbar Dr. C. Zul Arifin, Ketua Forwana kabupaten/kota se-Sumbar, Ketua Panitia Mubes Forwana Genta Maulana Akbar, serta para Wali Nagari se-Sumatera Barat.
Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi mengapresiasi terselenggaranya rapat kerja ini sebagai momentum penting menyatukan langkah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari serta desa menuju Sumatera Barat madani yang maju dan berkeadilan.
Menurutnya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terakhir diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024, kepala desa atau wali nagari memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.
“Pemimpin di desa atau nagari adalah ujung tombak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Dia menambahkan, hal ini juga sejalan dengan Astacita ke-6 Presiden dan Wakil Presiden RI, yakni membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Mahyeldi menekankan, pembangunan desa tidak hanya sebatas infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan keterampilan, perubahan perilaku, serta akses terhadap sumber daya ekonomi.
Karena itu, ia menilai Forwana hadir sebagai wadah strategis bagi wali nagari dan kepala desa untuk berdiskusi, bertukar pikiran, berkoordinasi, sekaligus memperkuat efektivitas pemerintahan desa.
Lebih lanjut, Gubernur berharap Forwana dapat memperkuat solidaritas internal, komunikasi efektif, serta eksis sebagai forum strategis dalam meningkatkan peran dan kinerja wali nagari/kepala desa.
Secara eksternal, Forwana diharapkan mampu menjalin hubungan harmonis dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga PABPDSI.
“Besar harapan saya, organisasi ini dapat berkolaborasi untuk membawa perubahan positif terhadap wajah nagari dan desa.”
“Dengan demikian, dunia luar melihat bahwa nagari di Sumatera Barat benar-benar menjadi pemerintahan terdepan yang mewujudkan Sumatera Barat madani yang maju dan berkeadilan,” ungkap Mahyeldi.
Ia juga menegaskan, Raker Forwana kali ini diharapkan mampu merumuskan kebijakan strategis, antara lain menyangkut penggunaan Dana Desa 2026, program ketahanan pangan di nagari/desa, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai kebijakan nasional, serta persiapan Musyawarah Besar (Mubes) Forwana pada Desember 2025 mendatang.
Sementara itu, Ketua Forwana Provinsi Sumbar, Dr. C. Zul Arifin, menyampaikan bahwa sebelumnya rapat kerja awal Forwana telah digelar pada Juni 2025 di Hotel UNP Padang.
Dari hasil pertemuan tersebut, forum bersepakat untuk menggelar Mubes Forwana Sumbar pada Desember 2025, bertepatan dengan berakhirnya masa kepengurusan 2022–2025.
“Substansi Pramubes Forwana 2025 meliputi rakor Forwana se-Sumatera Barat, penyamaan persepsi terkait regulasi kebijakan nasional tentang desa, termasuk soal pembiayaan komdes program pangan, pos bantuan hukum, serta perlindungan advokasi bagi wali nagari, kepala desa, dan perangkatnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” jelas Zul Arifin.
Dengan terlaksananya Raker Forwana ini, diharapkan nagari dan desa di Sumatera Barat semakin siap memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung akselerasi pembangunan daerah maupun nasional. (rdr/adpsb)
