AROSUKA, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring, Senin (8/9/2025). Rakor ini diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia dan di Kabupaten Solok dipusatkan di Ruang Rapat Setda, melibatkan Forkopimda, OPD terkait, dan lembaga vertikal.
Dalam arahannya, Menko PMK Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026.
“Program pengentasan kemiskinan harus masuk ke dalam RKPD dan APBD daerah,” tegas Muhaimin.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengimbau daerah untuk meningkatkan kewaspadaan dini dengan mengoptimalkan peran Satlinmas dan Siskamling. Ia juga meminta agar pos ronda kembali diaktifkan sebagai bagian dari deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Bappelitbang Kabupaten Solok, Desmalia Ramadhanur, menyatakan bahwa kondisi inflasi dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Solok masih tergolong kondusif. Namun Pemkab akan segera menindaklanjuti dengan rapat bersama Forkopimda, camat, dan wali nagari.
“Langkah awal adalah validasi data kemiskinan. Setelah itu, kita susun roadmap dan program klasifikasi penanganan yang lebih tepat sasaran,” jelasnya. Ia juga menyinggung rencana pematenan beras Solok agar terhindar dari praktik oplosan.
Wakil Bupati Solok, H. Candra, yang hadir langsung dalam rakor, menyampaikan pentingnya pembenahan data dan penyusunan program yang terukur.
