JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) berencana menerbitkan sukuk daerah sebagai instrumen pembiayaan berbasis syariah.
Langkah ini ditempuh untuk menyiasati keterbatasan fiskal sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah.
Agar rencana tersebut dapat berjalan sesuai aturan, Pemprov Sumbar terus menjalin koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Keuangan RI.
Hal ini penting untuk memastikan setiap langkah pematangan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.
Atas dasar itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama jajaran mendatangi Kementerian Keuangan RI, Kamis (4/9/2025).
Kehadiran Gubernur Mahyeldi diterima langsung oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani.
“Kami ingin memastikan langkah yang ditempuh tidak hanya sesuai regulasi, tetapi juga membawa maslahat bagi daerah.”
“Sukuk ini kami harapkan menjadi jalan keluar atas keterbatasan fiskal, sekaligus memperkuat peran Bank Nagari sebagai Bank Pembangunan Daerah dalam menopang pembangunan di Sumbar,” ujar Mahyeldi.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mahyeldi didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Adib Alfikri, Asisten Administrasi Umum Medi Iswandi, Kepala BPKAD Rosail Akhyari, Kepala Bapenda Syefdinon, Kepala Biro Perekonomian Kuartini Deti Putri, Kepala Badan Penghubung Sumbar, serta Direktur Utama Bank Nagari.
Mahyeldi menjelaskan, Pemprov Sumbar telah menyiapkan sejumlah langkah awal, antara lain membentuk Tim Percepatan Penerbitan Sukuk Daerah melalui Keputusan Gubernur, menetapkan calon Debt Management Unit (DMU), serta mengikuti pelatihan DMU yang difasilitasi Kemenko Perekonomian RI.
