JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pembangunan 14.000 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia tidak menggunakan dana APBN, melainkan didanai oleh berbagai mitra swasta dan institusi non-pemerintah.
“Kalau dihitung secara nilai, satu unit SPPG membutuhkan biaya sekitar Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar. Total dana yang sudah beredar di masyarakat untuk pembangunan ini mencapai hampir Rp28 triliun, dan itu murni dari mitra, bukan APBN,” kata Dadan dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/8) malam, usai menghadap Presiden Prabowo Subianto.
Dadan menyebutkan sejumlah mitra strategis yang mendukung pembangunan dapur MBG ini, antara lain Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Muhammadiyah, TNI, Polri, dan BIN.
Sementara itu, dana APBN sebesar Rp8,2 triliun yang telah diserap pemerintah difokuskan untuk intervensi gizi, seperti pengadaan bahan makanan, bukan untuk infrastruktur dapur.
