JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh kegiatan pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Seperti dilansir laman Kementerian ESDM, Minggu (8/6/2025), hingga saat ini terdapat lima perusahaan tambang yang memiliki izin resmi untuk beroperasi di wilayah Raja Ampat.
Dua perusahaan memperoleh izin dari Pemerintah Pusat, yaitu PT Gag Nikel dengan izin Operasi Produksi sejak tahun 2017 dan PT Anugerah Surya Pratama (ASP) dengan izin Operasi Produksi sejak tahun 2013.
Tiga perusahaan lainnya memperoleh izin dari Pemerintah Daerah (Bupati Raja Ampat), yaitu PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) dengan IUP diterbitkan pada tahun 2013.
Kemudian, PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dengan IUP diterbitkan pada tahun 2013 dan PT Nurham dengan IUP diterbitkan pada tahun 2025.
Hasil evaluasi sementara menunjukkan, dari lima perusahaan tambang di wilayah tersebut, hanya PT Gag Nikel yang aktif berproduksi dengan izin seluas 13.136 hektare dan termasuk dalam daftar 13 perusahaan yang diizinkan beroperasi di kawasan hutan berdasarkan Keputusan Presiden No. 41/2004.
Adapun, izin produksi Gag Nikel dikeluarkan pada 2017. Sejak itu, perusahaan tersebut mulai mengeksploitasi wilayah yang kaya kandungan nikel tersebut.
Baca Juga
